jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung menerima 641 laporan kasus mafia tanah dari masyarakat di seluruh wilayah Indonesia melalui sarana aduan khusus (hotline) periode Januari hingga 5 Desember 2022.
"Jumlah ini bukan jumlah yang sedikit,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melalui siaran pers Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu (28/12).
BACA JUGA: DPRD dan Pemprov DKI Minta Dukungan Pusat untuk Memberantas Mafia Tanah
Merespons pengaduan itu, ST Burhanuddin menginstruksi kepada anggota Satgas Mafia Tanah Kejaksaan yang ada di Bidang Intelijen untuk bekerja secara maksimal dengan menyusut target yang jelas.
Satgas tersebut juga diminta memetakan permasalahan dan menyajikan masukan serta dampak atau manfaat dalam pemberantasan mafia tanah.
BACA JUGA: Masa Jabatan Presiden Diperpanjang? Adi: Enak Betul, Pak
Burhanuddin menyebut kasus mafia tanah memiliki kompleksitas, sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan teliti dan kehati-hatian serta bebas dari intervensi pihak manapun.
Jaksa Agung mengingatkan bahwa banyaknya pengaduan yang masuk menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan yang harus dijaga oleh seluruh insan Adhyaksa.
BACA JUGA: Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Aria Bima PDIP: Segera Saja
"Masyarakat menitipkan kepercayaan kepada Kejaksaan dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka kepada jaksa, sehingga jangan sampai kepercayaan itu disia-siakan," tegasnya.
Kejagung meluncurkan hotline mafia tanah sejak pertengahan November 2021 guna untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam