jpnn.com, JAKARTA - Salah satu praktisi hukum dan pengamat sektor properti Erwin Kallo menerangkan, selama ini pengembang properti selalu ada di dalam kondisi yang sulit dalam menjalankan bisnisnya.
Hal ini terbukti dari terungkapnya kasus dugaan suap perizinian yang melibatkan proyek Meikarta dan kepala daerah di Bekasi, Jawa Barat.
BACA JUGA: KPK Dalami Komunikasi James Riady dengan Bupati Bekasi
Dia mengatakan, suap dan pungli dalam pembangunan proyek properti menjadi hal yang lumrah terjadi karena birokrasi yang belum sehat.
Menurutnya ada oknum birokrat yang mengarahkan dan menciptakan kondisi hingga suap dan pungli menjadi kewajaran.
BACA JUGA: Belajar dari Kasus Meikarta, Birokrasi Harus Diperbaiki
“Tidak ada proyek properti di Indonesia yang tidak pakai suap atau pungli. Kenapa itu terjadi? Karena memang rentang perizinannya itu terlalu panjang dan terlalu banyak,” kata dia, Minggu (18/11).
Erwin mengatakan, dalam masalah suap dan pungli di sektor properti ini, ada pengembang yang memang terpaksa membayar. Karena, apabila tidak dibayar maka tidak jalan untuk mendapatkan izin.
BACA JUGA: KPK Sudah Tahu Sosok Tina Toon & Babe di Kasus Meikarta
“Suap itu bukan berarti ada masalah. Tidak ada masalah pun harus suap. Di Indonesia ini benar pun pakai ongkos. Bayar itu untuk apa? Untuk percepatan, karena bisnis itu masalah waktu,” tambah Erwin
Dia menjelaskan, penundaan suatu proyek karena perizinan akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Salah satunya biaya overhead yang akan membengkak jika terjadi penundaan proyek.
Perilaku suap, tak terlepas dari rumit dan banyaknya perizinan yang mesti diurus oleh pengembang. Mulai dari pembebasan lahan, sertifikasi tanah, sampai izin mendirikan bangunan (IMB) pun para pengembang sudah dikenakan pungli.
"Kalau anda tidak mau menjalankan itu ya tidak bakal jalan proyeknya. Anda mau urus IMB, bayar, dan mana ada yang nggak bayar. Ada ketidakikhlasan dari aparat birokrasi itu untuk mempermudah tanpa mereka mendapatkan sesuatu," tandas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tegaskan Izin Meikarta Urusan Pemerintah
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan