jpnn.com - JAKARTA - Kasus hukum yang menjerat penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dianggap sebagai kasus hukum biasa. Karena itu, wajar apabila proses hukum terhadap Novel dilanjutkan.
"Karena ini sebetulnya kasus hukum biasa, namun karena memang ada aspek luar biasa di mana kasus ini mendapatkan sorotan yang begitu luas dari masyarakat, tentu polisi harus memberikan atensi yang lebih ekstra, lebih hati-hati," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Cikini, Jakarta, Sabtu (2/5).
BACA JUGA: KontraS Sebut Kasus Novel Baswedan Dijadikan Bancakan Polisi
Menurut Arsul, polisi dalam mengusut kasus Novel harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Misalnya saja, hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
"Jadi, misalnya setiap tahapan yang dilakukan oleh polisi sebaiknya memberitahukan dan mengundang penasihat hukum," ujar Asrul.
BACA JUGA: Tiga Bos KPK Temui Badrodin Haiti
Dikatakan Arsul, peran penasihat hukum itu diatur dalam KUHAP. Dia menyatakan, peran penasihat hukum tidak akan mengganggu tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum.
Hal senada disampaikan Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia Fadli Nasution. Dia menuturkan proses hukum yang menjerat Novel adalah suatu hal yang biasa dalam konteks penegakan hukum dan perspektif hukum formilnya.
BACA JUGA: Inilah Pesan Anies untuk Novel Baswedan
"Tapi, kalau kemudian opini perspektif publik melihat ini berbeda, itu suatu hal yang wajar saja, apalagi dikaitkan dengan konflik KPK-Polri, apalagi penetapan tersangka Budi Gunawan dan sebagainya. Lantas dikonfirmasi Novel Baswedan tidak menjadi penyidik ketika Budi Gunawan, lalu kenapa dikait-kaitkan dengan itu?" tandas Fadli. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cerita Anies Baswedan, Rambut Novel Pernah Diserempet Peluru
Redaktur : Tim Redaksi