jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebutkan cleansing para guru honorer bukan salah Disdik.
Dia justru menyalahkan para kepala sekolah yang mengangkat guru honorer dan dibayar dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa seleksi yang jelas.
BACA JUGA: Disdik DKI Bantah Pecat Ribuan Guru Honorer, Cuma Bersih-Bersih Pelanggar
“Kondisinya adalah guru honorer ini mereka diangkat oleh kepala sekolah, dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas,” ucap Budi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) itu mengeklaim bahwa pihaknya sudah menginformasikan jauh hari sejak 2017 hingga 2022, tak boleh ada pengangkatan guru honorer.
BACA JUGA: PHK Massal Guru Honorer Jakarta, DPRD DKI Kritik Disdik
“Dengan subjektifitas mereka (kepala sekolah), dan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan kebutuhan,” kata dia,
Dana BOS, kata dia, hanya menggunakan untuk membiayai dengan empat kriteria. Pertama, adalah bukan ASN. Kedua, terdata di dalam Dapodik. Ketiga, guru honorer harus mempunyai NUPTK, dan tidak ada tunjangan guru.
BACA JUGA: Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Nasib Guru Honorer Negeri Tidak Aman, Ada Buktinya
“Dari keempat tersebut ada dua yang tidak dimiliki, yaitu mereka tidak terdata dalam data Dapodik dan mereka tidak mempunyai NUPTK,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebutkan bahwa pihaknya memutus (cleansing) kontrak guru honorer pada 11 Juli 2024.
Pemutusan kontrak dilakukan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait jumlah guru honorer yang tak sesuai dengan Permendikbudristek.
"Terhitung 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta," sebut Budi, Rabu (17/7). (mcr4/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi