Kasus Sape, Pemerintah Abaikan Kepentingan Rakyat

Minggu, 25 Desember 2011 – 17:22 WIB

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW), menegaskan, pemihakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membabi buta terhadap pengusaha besar baik asing maupun lokal harus disudahi"Jika tidak, polisi akan terus diperalat secara membabi buta untuk membantai rakyat," kata Ketua Presidium IPW Neta Saputra Pane, Minggu (25/12).

IPW menilai, benturan polisi dengan rakyat di kawasan tambang dan perkebunan besar tidak melulu akibat ketidakbecusan polisi

BACA JUGA: Polisi Dituding Tak Paham Etika Hukum

Tapi, tegasnya, sumber pemicunya juga akibat pemihakan pemerintah pusat dan daerah yang membabi buta terhadap pengusaha tambang dan perkebunan.

Seperti diketahui, tiga pengunjuk rasa dari Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang menolak kehadiran perusahaan tambang tewas di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12)
Mereka adalah Arief Rahman (19), Syaiful (17), dan Ansyari (20) yang tewas akibat tembakan peluru yang diduga  dari aparat keamanan

BACA JUGA: Kejagung Amankan Aset Negara Rp 34 Triliun



Neta mengungkapkan, pemerintah pusat dan daerah saat ini semakin kehilangan nasionalisme dalam menyikapi kepentingan pengusaha, terutama pengusaha asing
"Uang sudah membuat para pejabat seperti agen-agen asing di negerinya sendiri," katanya

BACA JUGA: Tragedi Kemanusiaan Jadi Tema Khotbah Natal



Akibatnya, sambung Neta, mereka tidak peduli dengan keluhan rakyat akan kerusakan lingkungan hidup yang mengganggu ekosistem dan sumber hidup rakyat"Sikap mereka yang menjadi agen-agen asing membuat para pejabat negeri ini semakin tidak peduli dgn nasib rakyat, hak-hak rakyat, dan musnahnya akar budaya rakyat karena rakyat terusir dari tanah kelahirannya," ungkap Neta.

Ironisnya lagi, kata Neta, ketika rakyat berusaha membela hak-haknya, polisi atas nama ketertiban sosial malah melakukan pembantaian dan penembakan yang membabi buta"Padahal, jika polisi konsisten melakukan penegakan hukum dan menjaga ketertiban sosial, seharusnya polisi melihat motif dan akar masalahnya," paparnya.

"Artinya, polisi lebih dulu menangkapi para pejabat dan pengusaha dan bukan menembaki rakyat," tegas NetaSebab, dia menilai, para pengusaha tersebut sudah melakukan perusakan lingkungan hidup sumber hidup rakyat, akibat izin yang dikeluarkan pejabat pemerintah pusat dan daerah.

Namun ironisnya, kata dia, polisi tidak pernah membantu rakyat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnyaPolisi juga, lanjut dia,  tidak pernah membantu rakyat dalam memerjuangkan hak-hak hidupnya"Yang terjadi justru rakyat diberondong dgn peluru saat memperjuangkan haknya," ucapnyaPolisi, masih kata Neta, ogah menjalankan fungsinya sebagai mediator yang membela kepentingan rakyat"Sikap inilah yang membuat rakyat menuding bahwa polisi telah diperalat menjadi centeng pengusaha," tegasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, jika pemerintah pusat dan daerah, polisi tidak pro rakyat, siapa lagi yang membela rakyat"Lalu haruskah rakyat ditembaki jika rakyat mencoba membela dirinya sendiri?," kata Neta(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 170 Napi Langsung Bebas


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler