Kasus Sumut Tak Hentikan Karir Nanan

JAKARTA-Kendati pernah dicopot sebagai Kapolda Sumatera Utara karena terkait kasus demonstrasi berdarah pada Februari laluKepala Divisi Humas Polri yang baru, Irjen Pol Nanan Sukarna, tetap bisa melaju dalam karirnya sebagai Perwira Tinggi (PATI, Red) bintang 2

BACA JUGA: Polisi SP3 Kasus Timses dari BUMN

Bahkan kasus ini juga tidak menyurutkan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (BHD), memberikan jabatan kepada salah satu anggotanya tersebut“Tidak ada yang salah 'kan, kalau saya memberikan kesempatan itu,” kata Kapolri, usai acara pelatikan dan sertijab, Selasa (30/6) di Rupatama Mabes Polri.

Lebih lanjut dikatannya pertimbangan yang kuat kenapa Nanan menjabat sebagai Kadiv Humas, karena ingi memberikan kepada perwira-perwira terbaiknya

BACA JUGA: Kampanye Hitam Mendistorsi Demokrasi

“Saya 'kan sudah memberikan punishment, dengan tidak diposisikan selama 4 bulan, untuk seorang bintang 2 ini 'kan sudah menjadi pukulanNah sekarang kita pulihkan kembali, kalau baik ya tentunya akan terus berjalan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Divisi Humas Polri yang baru, Irjen Pol Nanan Sukarna, berjanji tidak akan menutupi informasi apapun terkait permasalahan di kepolisian

BACA JUGA: SBY Harus Minta Maaf ke Publik

Menurutnya, hal tersebut sesuai amanat Kapolri“Jelas sekali instruksi Kapolri, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi untuk publikKita harus transparan memberi informasi,” kata Nanan.

Nanan menegaskan, dirinya siap dihubungi setiap saat jika ada wartawan yang meminta informasi terkait kasus yang ditangani polisi“Saya bekerja 48 jam sehari,” kata Nanan.

Untuk diketahui Nanan sempat dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Polda Sumatera Utara karena terkait kasus demonstrasi berdarah pada Februari laluPeristiwa tersebut memakan korbanKetua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat meninggal dunia karena menjadi bulan-bulanan demonstranJajaran Polda Sumut saat itu dinilai melanggar prosedur penanganan demonstrasi(rie/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Adukan Korupsi di Daerah ke KPK