JAKARTA - Meski Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum tuntas menyelesaikan kasus penembakan aktivis mahasiswa di Semanggi Jakarta pada tahun 1998, namun tujuh anak muda yang mengaku dari Gerakan Aktivis '98 menyatakan dukungan sekaligus memuji kepemimpinan SBY selama lima tahun terakhir.
Ketujuh anggota Gerakan Aktivis 98 itu adalah Ahmad Rizal, Arif Rahman, Agus Budi Prasetyiohadi, Boyke Novrizon, Bernard Haloho, Sarbini dan Wahab TalaohuDalam sebuah konfrensi pers di Jakarta Pusat, Senin (6/7), mereka kembali menegaskan bahwa SBY merupakan "Bapak Demokrasi" karena telah memimpin bangsa Indonesia dengan asas Trias Politika.
Sarbini, juru bicara dari 7 Gerakan Aktivis '98 menegaskan bahwa SBY satu-satunya presiden yang telah memberikan kebebasan terhadap pers di Indonesia secara maksimal dan berhasil menegakkan supremasi hukum
BACA JUGA: Polri: 180 Ribu Personil Amankan Pilpres
Bahkan, katanya, kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi juga diklaim mereka sebagai hasil kerja keras Presiden SBY."Kita saksikan, sudah berapa banyak kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) yang ditangkap KPK
BACA JUGA: Kubu SBY Anggap Tak Ada Pelanggaran HAM soal DPT
Termasuk tidak campur tangan terhadap kasus yang menimpa besannya sendiri, Aulia Pohan," kata Sarbini.Ketika didesak mengapa Presiden SBY tidak mau mengeluarkan izin pemeriksaan sebagai tersangka terhadap beberapa kepala daerah yang merangkap pengurus Partai Demokrat, seperti Walikota Bukittinggi, Djufri? Ketujuh aktivis tersebut justru tidak melayani pertanyaan tersebut.
Sementara untuk berbagai aksi demo yang telah mereka lakukan pada saat harga BBM naik bahkan menuntut agar SBY meletakan jabatannya, rekan Sarbini, Wahab Talaohu, mengaku saat itu rakyat dalam keadaan susah
BACA JUGA: Anas: Tak Perlu Ada Penundaan Pemilu
Jadi kami harus turun ke jalan-jalan," ujar Wahab Talaohu.Tapi dalam perjalanan di akhir masa 5 tahun jabatan SBY, kata Wahab Talaohu, ternyata Pemerintahan SBY dapat dipercaya"Karena itu sembilan Agenda Reformasi yang dirumuskan Gerakan Aktivis '98 dititipkan ke SBY untuk dilaksanakan," lanjutnya.
Menyikapi upaya dua pasang calon presiden masing-masing Mega-Pro dan JK-Win mendesak KPU untuk segera melakukan perbaikan DPT dan mengumumkannya ke seluruh rakyat Indonesia, Sarbini menyebut gerakan tersebut harus diwaspadai karena sarat dengan muatan politis"Dari isu DPT yang diusung oleh dua pasang capres tersebut, ada beberapa agenda susupan politis yang perlu untuk diwaspadaiKewajiban kita hanya satu yakni menjaga stabilitas dan jangan mau bangsa ini mundur lagi," kata sarbini.
Bahkan, Sarbini mempertanyakan provinsi dan kabupaten/kota mana yang DPT-nya bermasalah"Yang diributkan itu hanya soal DPT yang ada tangan Mega-Pro dan JK-Win dengan DPT yang digunakan KPUJelas data itu pasti bedaTapi kami para aktivis lebih mempercayai DPT dari KPU," tukasnya(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK akan Pertemukan Tiga Capres-Cawapres
Redaktur : Tim Redaksi