Kata Dokter Halik Malik PSBB Tanpa Pemeriksaan Corona Akan Sia-sia

Jumat, 17 April 2020 – 14:19 WIB
Titik pemeriksaan atau check point penerapan PSBB di wilayah DKI Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus juga dibarengi dengan pemeriksaan Corona (COVID-19) secara masif melalui tes yang akurat agar tidak sia-sia.

Peneliti dari Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) dokter Halik Malik menyebut risalah kajian LK2PK terkait COVID-19 bahwa metode reaksi rantai polimer (PCR) yang memiliki keakurasian tinggi harus diperluas jangkauannya.

BACA JUGA: Hari Ketiga PSBB: Begini Situasi di Kota Depok

Hal itu dilakukan untuk mencari setiap kasus COVID-19 dan riwayat kontak kasus tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan karantina agar penularan virus tidak terus terjadi.

Menurutnya, kemampuan tes PCR untuk mengetahui jumlah kasus harus dimiliki oleh semua daerah supaya bisa mempercepat penelusuran kasus dan mengkarantina orang yang menjadi pembawa virus agar tidak menyebar semakin luas.

BACA JUGA: Hari Pertama PSBB di Kota Bogor, Banyak Pengendara Cuek

Kajian LK2PK menyebut apabila kemampuan tes di daerah terhitung kecil maka penelusuran kasus COVID-19 akan terkendala oleh tes yang terlambat dilakukan dan lamanya hasil tes didapatkan.

Jika hal itu terjadi, virus bernama resmi SARS-CoV-2 ini lebih unggul daripada otoritas kesehatan di Indonesia dengan lebih cepat menyebar ke orang lain sementara seseorang yang diduga COVID-19 masih menunggu kepastian status dari hasil laboratorium.

BACA JUGA: Sepasang Kekasih Terekam CCTV Saat Berbuat Terlarang

"Tidak semua daerah memiliki ahli epidemiologi atau lembaga yang kompeten memberikan pendampingan kepada daerah. Oleh karena itu gugus tugas di daerah perlu segera menetapkan klaster-klaster penanggulangan bencana COVID-19 dibantu oleh institusi akademik, organisasi profesi, lembaga kemanusiaan dan para ahli," kata Halik lewat keterangan tertulis, Jumat (17/4).

Oleh karena itu, LK2PK menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian-lembaga terkait, swasta, organisasi profesi, akademisi, lembaga kemanusiaan, para pakar, dan masyarakat untuk bersatu bekerja bersama-sama menanggulangi COVID-19 di Indonesia.

"Menghadapi kondisi darurat, jangan terlalu lama bertindak, segera lalukan tindakan nyata. Menghadapi pandemi jangan saling menunggu, semua daerah harus bertindak. Saatnya kita bersatu bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19," kata dia. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler