jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap terkait maraknya operasi tangkap tangan (OTT) menjelang Pemilu serentak 2019.
Fahri mengatakan suka atau tidak, peristiwa pemberantasan korupsi menjelang pemilu pasti menjatuhkan reputasi pemerintahan yang sedang berjalan.
BACA JUGA: OTT KPK di Kemenpora, Terima Kasih untuk Pembelajarannya
"Semakin sering terjadi OTT menjelang pemilu, maka reputasi pemerintah akan tambah jatuh," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/12).
"Rakyat akan mengatakan, "tuh kan pemerintahan ini justru korupsinya tambah banyak"," lanjut Fahri.
BACA JUGA: Ada Uang Tunai Rp 7 Miliar Dibungkus Plastik di Kantor KONI
Karena itu, Fahri menyarankan Presiden Jokowi harus berkoordinasi tentang persoalan OTT sampai masa pemilu nanti sehingga jangan sampai menjadi faktor kekacauan politik.
Fahri juga menyarankan presiden harus mengevaluasi sumber-sumber pendanaan pemerintahan yang lagi-lagi nonbudgeter. "Sebab, ini (kasus suap) lagi-lagi hibah, kan?" katanya.
BACA JUGA: Hasil OTT KPK di Kemenpora: Lima Orang Jadi Tersangka
Nah, ujar Fahri, harus dilihat yang nonbudgeter itu ada di mana saja. Metode pelaporan, penanganan, pengelolaannya harus dibikin standar. "Supaya tidak terindikasi menjadi sumber korupsi," tegasnya.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Kemenpora dan sejumlah tempat lainnya di Jakarta. Alhasil, KPK menjerat lima tersangka. Tiga dari Kemenpora, dua KONI.
Tiga tersangka penerima suap adalah Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan seorang staf Kemenpora bernama Eko Triyanto.
Sedangkan pemberi suap diduga Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OTT Berlanjut, Tangkapan KPK Bertambah Tiga Orang
Redaktur & Reporter : Boy