jpnn.com, JAKARTA - Kelompok disabilitas Maluku Utara menyampaikan curahan hati ke Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Mereka berkeluh kesah tentang sulitnya kaum disabilitas mendapatkan pekerjaan.
BACA JUGA: Pemaparan Surya Paloh Soal Elite Politik Menarik Disimak
Perwakilan kelompok disabilitas Maluku Utara Zulfiah mengatakan perusahaan umumnya tidak mau menerima kelompok disabilitas sebagai karyawan.
Padahal mereka telah lulus pendidikan keterampilan khusus.
BACA JUGA: Baliho Airlangga Banyak Disorot, Golkar Jateng Menyatakan Sikap
Zulfiah menyampaikannya ke Gus Muhaimin dalam kegiatan roadshow politik kesejahteraan bertajuk 'Gus Muhaimin Mendengar' Bersama masyarakat Maluku Utara yang dilakukan secara virtual, Senin (23/8).
"Kami sudah lulus sekolah atau sekolah keterampilan, tidak ada yang mau menerima kami untuk bekerja. Alasannya kami adalah penyandang disabilitas,” ujar Zulfiah.
BACA JUGA: Bahaya Berpikir Berlebihan, 4 Tips Mengatasinya
Persoalan lain yang dihadapi para penyandang disabilitas di Maluku Utara mengenai kesehatan.
Belum adanya fasilitas pendidikan khusus untuk para penyandang disabilitas atau sekolah inklusi, serta tidak dilibatkannya mereka dalam pengambilan kebijakan.
”Kami belum dilibatkan dalam mengambil kebijakan, padahal kami mampu,” katanya.
Gus Muhaimin juga mendengar curahan hati perwakilan mubalig yang disampaikan oleh Ustaz Jamrud.
Ustaz Jamrud mengeluhkan belum adanya perhatian kesejahteraan bagi para imam masjid.
”Para imam masjid membutuhkan kesejahteraan, bagaimana kesejahteraan para imam ini bisa ditingkatkan,” katanya.
Sementara perwakilan Dewan Adat setempat Sholahuddin menyampaikan persoalan akses pendidikan di musim pandemi.
Dia juga menyebut bahwa di Maluku Utara ada empat kesultanan, yakni Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo.
”Banyak persoalan sosial dapat dilaksanakan dalam pendekatan adat. Kami harap pemerintah pusat memberikan perhatian sehingga jangan terkesan pemda berjalan sendiri, tak berbarengan dengan kesultanan atau tokoh adat. Banyak persoalan yang butuh bantuan tokoh adat,” katanya.
Gus Muhaimin menyatakan siap memperjuangkan hak-hak masyarakat disabilitas.
Selama ini sudah ada Undang-Undang Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Gus Muhaimin juga menyatakan pihaknya akan mendorong dan mengingatkan para pemegang kebijakan untuk bisa menjalankan undang-undang dengan baik.
”Kita dorong mulai presiden hingga kepala daerah, undang-undang ini banyak dilupakan oleh semua orang. Saatnya diangkat lagi supaya bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga siap untuk mengupayakan kesejahteraan bagi para imam, termasuk persoalan pendidikan yang selama masa pandemi ini belum berjalan baik.
”Soal pendidikan memang sejak pandemi ini kacau balau. Saya beberapa kali memanggil Mendikbud untuk memberikan perhatian khusus karena tidak efektifnya pendidikan daring," kata dia.
Sampai detik ini menurut Gus Muhaimin ada dua keputusan, yakni pemda dipersilakan mengambil pilihan daring atau tatap muka dengan prokes ketat.
"Kedua APBN didorong untuk memfasilitasi carut marut atau kekurangan fasilitas atau sarpras bagi pendidikan di era pandemi ini,” katanya.
Gus Muhaimin juga setuju bahwa kekuatan adat masyarakat dengan kultur khasnya harus diberikan ruang.
”APBN juga harus beri ruang kesempatan tumbuh berkembangnya masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perlu ada sinergi potensi adat dan pemerintahan,” pungkas Gus Muhaimin.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang