jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah belum bisa menekan harga properti di kawasan industri untuk mendongkrak daya saing produk nasional. Penyebabnya, dari 30 ribu hektare lahan kawasan industri saat ini, hanya enam persen yang dikuasai BUMN.
"Mayoritas kawasan industri dikuasai swasta. Dari total 30 ribu hektare, milik pemerintah hanya enam persen. Itu menyulitkan untuk bisa campur tangan dalam mendongkrak daya saing kawasan industri," ujar Dirjen Pengembangan dan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Deddy Mulyadi, Senin (28/10).
BACA JUGA: Tidak untuk Beli Saham Inalum
Hal itu berbeda dengan kondisi di negara lain yang pemerintahnya memiliki lebih dari separo total lahan kawasan industri. Dengan begitu, harga properti di kawasan industri bisa dijaga agar tidak terlalu tinggi sehingga banyak pengusaha yang mau merelokasi pabriknya. "Di negara lain rata-rata kepemilikan pemerintah hampir 85 persen dari total lahan," tuturnya.
Dia Indonesia, beberapa kawasan industri yang dimiliki pemerintah antara lain di Pulogadung (Jakarta), Makassar, Semarang, dan Cilacap. Namun di beberapa daerah lain banyak yang dimiliki swasta sehingga harganya tinggi. "Kalau kita ingin punya daya saing yang bagus, pemerintah harus lebih banyak menyediakan kawasan industri," tambahnya.
BACA JUGA: Penerimaan Seret, Belanja Macet
Karena itu, pihaknya meminta Kementerian BUMN gencar membeli atau mengakuisisi lahan untuk kawasan industri. Dengan begitu, dapat disediakan tempat yang layak bagi pabrik-pabrik yang saat ini berada di lokasi yang belum tepat. "Kita akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar lebih gencar mencaplok lahan industri," tuturnya.
Dedy menambahkan, kalahnya daya saing kawasan industri di Indonesia adalah karena persoalan upah buruh yang tinggi serta harga lahan yang terus melambung. "Masalah infrastruktur itu nomor sekianlah. Yang pertama itu masalah harga lahan yang terlalu mahal, juga UMR (upah minimum regional). Kita kalah dibandingkan Malaysia dan Thailand," sambungnya.
BACA JUGA: Baru Tambah 13 ribu Investor Saham
Di Bekasi atau Karawang, harga tanah dibanderol USD 191 per meter. Angka itu lebih mahal dibandingkan Bangkok, Thailand, yang USD 119 per meter. Lalu di Manila, Filipina, hanya USD 102 per meter dan di Guangzhou, Tiongkok, yang hanya USD 95 per meter. "Harga tanah industri di Indonesia hampir sama dengan Singapura yang berkisar USD 189-USD 651 per meter," jelasnya. (wir/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Tergiur Listrik Inalum
Redaktur : Tim Redaksi