jpnn.com - Khususnya yang berkaitan dengan pemilihan raya. "Demi keamanan dan keselamatan individu masing-masing," kata Wakil Dubes RI untuk Malaysia Mulyana Wirana. KBRI juga mengingatkan seluruh WNI untuk berhati-hati terhadap tawaran, perintah, ajakan, dan bujuk rayu dari pihak mana pun yang meminta menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan raya.


Ketegangan yang muncul menjelang hari-H pemilihan juga terasa ketika Jawa Pos berupaya mengontak beberapa tokoh di Malaysia, termasuk tokoh oposisi. Beberapa menanyakan keberadaan izin resmi dari pemerintah soal kegiatan peliputan.

BACA JUGA: Jelang Pemilu Malaysia, Incumbent Mulai Serang Oposisi

Berbeda dengan Indonesia, perizinan kegiatan pers mengenai pemilihan raya di Malaysia lebih ketat. Tidak hanya ditujukan bagi peliput asing, media lokal juga harus mengurus identitas khusus seputar kegiatan peliputan pemilihan raya lewat Kementerian Penerangan. Atau, tidak cukup hanya berbekal identitas dari media masing-masing atau identitas dari Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Malaysia (KPU).


Pemilihan Raya Malaysia kali ini rencananya diikuti sekitar 13 juta pemilih. Mereka akan memilih 222 wakil yang akan duduk di parlemen. Saat ini, hasil dari Pemilihan Raya 2008, kalangan oposisi menduduki 75 di antara total kursi yang ada. Selain itu, mereka berkuasa di empat di antara 13 negara bagian Malaysia.

BACA JUGA: 260 Ribu Orang Tewas Kelaparan di Somalia

Pihak yang menguasai parlemen nantilah yang akan menentukan perdana menteri yang bakal memimpin kabinet. Tiga belas menteri mendominasi kursi kabinet pemerintahan Malaysia yang berasal dari Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) pimpinan Najib Razak yang merupakan partai utama koalisi Barisan Nasional.


Selain itu, ada Pakatan Rakyat yang terdiri atas tiga partai. Yakni, Partai Keadilan Rakyat, Partai Islam Se-Malaysia, dan Partai Aksi Demokratik (DAP). Selama ini kelompok oposisi itu menggunakan isu korupsi sebagai agenda utama. Mereka juga banyak mengkritisi kebijakan pemerintah Malaysia secara umum yang dianggap masih diskriminatif serta rasial. Isu kebebasan publik memperoleh informasi juga didengungkan.

BACA JUGA: Buntut Mal Roboh, Wali Kota Dinonaktifkan

Sebelumnya, sebagai bagian tahap pemilihan raya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak lebih dulu membubarkan parlemen pada 3 April. Kemudian, masa kampanye dimulai pada 27 April hingga sehari sebelum pelaksanaan pemilihan. (dyn/c10/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pyongyang Hukum Warga AS 44 Tahun
Redaktur : Tim Redaksi