jpnn.com - 

DHAKA - Ambruknya Rana Plaza membawa dampak serius bagi Mohammad Refat Ullah. Kemarin (2/5) pemerintah pusat menonaktifkan politikus senior tersebut dari jabatannya sebagai wali kota Savar. Sementara itu, jumlah korban tewas dalam insiden 24 April lalu tersebut bertambah jadi 433 orang. Sebanyak 149 lainnya masih hilang.


Jagangir Kabir Nanak, menteri muda yang mengurusi pemerintah lokal, mengatakan bahwa Ullah tidak lagi menjalankan tugas-tugas sebagai wali kota mulai kemarin. "Wali Kota Savar Mohammad Refat Ullah dijatuhi sanksi karena memberikan izin berdirinya Rana Plaza," tandasnya. Bangunan delapan lantai yang berfungsi sebagai pusat bisnis itu ambruk karena konstruksinya tidak layak.

BACA JUGA: Pyongyang Hukum Warga AS 44 Tahun

Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan bahwa izin yang diterbitkan Pemkot Savar pun tidak sah. Sebab, sebenarnya Ullah tidak punya hak untuk mengizinkan pembangunan gedung bertingkat di lokasi berdirinya Rana Plaza. "Mereka (pemkot) tidak berhak mengizinkan berdirinya gedung lima lantai di lokasi ini. Apalagi, sampai mengizinkan penambahan tiga lantai lagi," kata pejabat tersebut.


Karena itu, pemerintah pusat akan melakukan investigasi mendalam atas peristiwa yang memantik reaksi dunia tersebut. "Kami tidak akan membiarkan seorang pun lolos dari jerat hukum. Mereka yang bertanggung jawab atas tragedi ini harus menjalani sidang," ungkap Nanak. Sejauh ini polisi sudah menangkap delapan orang yang dianggap bertanggung jawab atas insiden Rana Plaza. (AP/AFP/RTR/hep/c10/dos)
BACA JUGA: Bocah 5 Tahun Tembak Adiknya Hingga Tewas
BACA JUGA: Kebebasan Informasi Jadi Isu Oposisi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Koloni Pertama Amerika Ternyata Kanibal
Redaktur : Tim Redaksi