Ke DPR, Sri Mulyani Ditolak Lagi

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani lagi-lagi ditolak hadir, saat menghadiri rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sabtu (31/5)Dalam raker demi membahas APBN-P 2010 itu, anggota Banggar yang berasal dari Fraksi Partai Hanura akhirnya menyatakan walkout karena menolak kehadiran Sri Mulyani

BACA JUGA: Ribuan Buruh Peringati May Day

Alasannya, sesuai keputusan Sidang Paripurna Pansus Century, Sri merupakan salah seorang pihak yang bertanggungjawab dalam pengucuran bailout bermasalah sebesar Rp 6,7 triliun.

Saat pimpinan rapat baru saja mulai membuka rapat sekitar pukul 15.00 WIB, langsung terdengar interupsi dari Erik Satrya Wardana, anggota Fraksi HanuraErik awalnya mempertanyakan soal keberatan yang pernah disampaikan fraksinya pada awal pembahasan APBN-P 2010 di Banggar beberapa waktu lalu, terkait kehadiran Sri Mulyani

BACA JUGA: MA Yakin 17 Pengadilan Tipikor Tuntas

"Kami minta pandangannya kepada rekan-rekan Banggar, mengapa hari ini Sri Mulyani dihadirkan kembali?" katanya.

Menanggapi pertanyaan Erik itu, pimpinan sidang Harry Azhar Aziz mengatakan bahwa kehadiran Sri Mulyani tetap sebagai wakil dari pemerintah karena jabatannya adalah Menteri Keuangan"Sesuai dengan mandat dari Presiden, yang membahas APBN dan APBN-P adalah Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama

BACA JUGA: Boediono Cukup, Sri Mulyani Lanjut

Hari ini kebetulan yang hadir adalah Menkeu sendiri dan kita menerimanya," kata Harry.

Karena akhirnya Banggar tetap menerima kehadiran Menkeu, akhirnya Erik menyatakan Fraksi Hanura walkout dari raker tersebutNamun demikian, Fraksi Hanura tetap menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap pengajuan RAPBN-P 2010 dari pemerintah secara tertulisPimpinan sidang pun lantas memberikan izin kepada Erik untuk walkoutMenariknya, sesaat sebelum meninggalkan ruang sidang, Erik sendiri sempat bersalaman dengan Sri Mulyani.

Di luar ruang sidang, kepada wartawan Erik kemudian mengatakan bahwa walkout yang dilakukan Hanura membuktikan konsistensi partai tersebut terhadap hasil keputusan rapat paripurna Pansus Century yang memutuskan bahwa kebijakan bailout bermasalah dan Sri Mulyani harus bertanggungjawab"Proses hukum saat ini sedang berjalanTapi Presiden tidak juga mengganti atau menonaktifkan Sri Mulyani," katanya.

Menurut Erik pula, Presiden sebetulnya bisa saja menetapkan pengganti Sri Mulyani, apakah itu dengan menunjuk menteri ad interim atau pelaksana tugas menteriMenurutnya pula, mengganti Sri Mulyani merupakan hal yang sederhana bagi Presiden karena memiliki hak prerogatif"Kalau Presiden tidak melakukan itu, (artinya) pemerintah tidak menghargai institusi DPR karena keputusan paripurna (Pansus) itu adalah keputusan resmi yang konstitusional," ujarnya.

Fraksi Hanura, kata Erik pula, memang tak ingin main-main dengan keputusan rapat paripurna DPR awal April lalu yang memilih opsi C"Kami sejak awal sudah tidak setuju dengan kehadiran Sri MulyaniTapi kami tetap menghargai pembahasan APBN-P 2010Pada dasarnya, kami menyetujui APBN-P 2010 yang diajukan pemerintah, karena kami terus mengikutinyaSikap Hanura tidak mengganggu sedikit pun proses pembahasan APBN-P yang sedang berlangsung," ujarnya.

Ditegaskan Erik, pihaknya memang hanya datang ke ruangan sidang kali itu untuk menyampaikan pandangan Fraksi Hanura terkait APBN-PItu pula sebabnya katanya, kenapa Iqbal Alang Abdullah dan Meriam S Hariani, dua anggota Fraksi Hanura lainnya yang ada di Banggar tidak terlihat dalam sidang"Teman-teman lain sudah meninggalkan (sidang) lebih duluSaya diutus teman-teman untuk mempertanyakan soal kehadiran Menteri Keuangan," ucapnya pula(afz/awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Arsip Nasional Harus Jembatani Pusat dan Daerah