jpnn.com - EHIME - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, siap melanjutkan kerja sama pengembangan one village one product (satu desa satu produk) dengan pemerintah Ehime, Jepang. Langkah tersebut dilakukan demi memercepat pengentasan kemiskinan masyarakat desa.
"Jadi pemerintah akan melanjutkan kerja sama (dengan pemerintah Jepang,red), termasuk transfer of knowladge dan informasi," ujar Marwan dalam pertemuannya dengan Gubernur Ehime, Tokyo, Tokihiro Nakamura, dalam pesan elektronik yang diperoleh, Kamis (12/11).
BACA JUGA: Setelah Lima Tahun, Gaji Bidan Desa PTT Akhirnya Naik Segini
Karena pentingnya percepatan pengentasan kemiskinan masyarakat desa, maka kerja sama dengan pemerintah Jepang, kata Marwan, perlu lebih ditingkatkan. Dalam kesempatan kali ini Marwan juga mengundang investor dari Ehime berinvestasi di Indonesia. Apalagi cukup banyak peluang yang bisa dikerjasamakan dengan Jepang di bidang infrastruktur, pertanian, dan lain-lain.
"Di Indonesia ada 122 kabupaten tertinggal yang harus diperhatikan serius. Kemudian 419 kawasan tansmigrasi, ada 17 ribu desa yang sangat tertinggal, padahal masing-masing punya potensi ekonomi. Saat ini Indonesia punya sekitar 5 juta UKM di desa-desa. Nanti ke depan akan kami tindaklanjuti lebih teknis," ujar Marwan.
BACA JUGA: Katanya Mau Jadi Provinsi, Kok Usulan Pemekaran Madura Belum Masuk ke Kemdagri?
Sementara itu, Tokihiro Nakamura mengapresiasi kunjungan Marwan ke Ehime. Menurutnya, sejauh ini sejumlah kerja sama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Jepang, salah satunya bantuan mobil ambulance ke Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
"Ehime punya banyak produk, bisa dikerja samakan di sektor produk," ujar Tokihiro.
BACA JUGA: 21 Tahun Mengabdi, Bidan Belum Diangkat Jadi PNS
Sebagaimana diketahui, gerakan One village one product di Jepang mendorong masing-masing desa punya keunggulan kompetitif di bidang ekonomi. Provinsi Ehime misalnya, dikenal sebagai penghasil jeruk yang terkenal dan diekspor ke berbagai negara. Gerakan ini dimulai pada 1979 di Provinsi Oita, Jepang. Kemudian merembet ke semua provinsi di negeri Sakura tersebut. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hhmmm...Sekjen DPR Diperiksa KPK
Redaktur : Tim Redaksi