jpnn.com, JAKARTA - Keamanan siber dan perlindungan data telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan.
Di antaranya dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya.
BACA JUGA: Tingkatkan Kemampuan Mahasiswa dalam Keamanan Siber, Kalbis Institute Gandeng EC-Council
Isu ini diangkat menjadi tema Webinar ATISI Digital Forum tanggal 25 Maret 2021 yang dibuka oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.
“Badan Siber dan Sandi Negara melaksanakan strategi keamanan siber Indonesia tidak hanya difokuskan pada pemerintah, akan tetapi melibatkan semua unsur pemangku kepentingan, yaitu pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat/komunitas yang disebut sebagai Quad Helix,” ujar Kepala BSSN dalam sambutan tertulis dibacakan oleh Deputi Bidang Proteksi BSSN Bapak Akhmad Toha.
BACA JUGA: Pakar Keamanan Siber Dukung Presiden Jokowi dan DPR Revisi Pasal Karet UU ITE
Ketua Umum Asosiasi Teknologi dan Industri Sekuriti Indonesia (ATISI) Dr. Sanny Suharli berharap Webinar ini sebagai diskusi dan bertukar wawasan terbaru di bidang keamanan siber dan data proteksi ini.
Selanjutnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyampaikan catatannya bahwa Kementerian Kominfo bersama-sama Komisi I DPR RI telah melakukan pembahasan terhadap RUU Pelindungan Data Pribadi.
BACA JUGA: Keamanan Siber 2021 Jadi Faktor Penting Penarik Investor
“RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga negara Republik Indonesia dalam beraktivitas di era digital,” ujar TB Hasanudin.
KISA (Korea Internet and Security Agency), sebagai lembaga di bawah Ministry of Science and ICT Korea, dan bertanggung jawab atas keamanan internet dan informasi di Korea Selatan, turut menegaskan pentingnya strategi keamanan siber nasional dan perlindungan informasi guna meningkatkan daya saing global.
“Bisnis penyedia layanan pun harus memberikan kepercayaan digital kepada pelanggan dengan cara melakukan perlindungan data. Tanpa adanya digital trust, lambat laun pelaku bisnis digital akan ditinggalkan oleh para pelanggannya,” ungkap Panji Wasmana sebagai National Technology Officer dari Microsoft Indonesia.
Salah satu pelaku bisnis di industri fintech peer to peer (P2P) lending, Koinworks turut mengakui perlindungan pengguna, keamanan data maupun privasi sudah menjadi prioritas utama dalam menjalankan operasional bisnis maupun pengembangan inovasi produk.
Dari sisi penegakan hukum, Ajun Komisaris Polisi Grawas Sugiharto dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan Program Presisi yang diwujudkan melalui transformasi program seperti Virtual Police Alert.
“Virtual Police Alert ini adalah peringatan virtual polisi yang berisikan pesan dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan siber. Apabila ada pesan di media sosial yang bersifat hoax, maka akan diberikan peringatan agar pelaku melakukan koreksi,” kata Grawas.
Selain itu, korban kejahatan siber dapat melaporkan kejadian kepada polisi melalui portal Patroli Siber.
Webinar ini juga menampilkan berbagai solusi teknologi di bidang keamanan siber dan perlindangan data dari manca negara.
Red Piranha sebagai salah satu perusahaan siber dari Australia, menyampaikan solusi Extended Detection and Response (XDR) untuk mendeteksi dan mengelola serangan siber secara otomatis.
Red Piranha bersama distributornya PT Professtama Tehnik Cemerlang menyediakan solusi XDR kepada sektor UMKM hingga korporasi.
Terkait dengan perlindungan data, webinar ini menampilkan solusi teknologi dari Korea Selatan, yaitu Data Loss Prevention dari perusahaan Somansa, yang sudah banyak diaplikasikan di perusahaan Fortune 500 di berbagai bidang.
Teknologi lainnya dari Korea Selatan adalah autentifikasi dengan menggunakan telapak tangan dari perusahaan Winning.I, dan perlindungan situs dari perusahaan Cloudbric.
Selain itu, Uniview selaku pemimpin global dalam industri CCTV, memaparkan solusi CCTV yang telah memenuhi standar perlindungan data umum (GDPR) sehingga menjamin keamanan data video dari penyalahgunaan dan pembobolan.
Pada sesi terakhir, pemaparan dari Matrix NAP Info sebagai perusahaan penyedia layanan telekomunikasi di Jakarta yang mengoperasikan Matrix Cable System (MCS), sebuah akses jaringan independen pertama di Indonesia untuk sistem kabel bawah laut yang menghubungkan Jakarta-Singapura.
Matrix NAP Info yang diwakili oleh Thomas Dragono selaku Managing Director mengemukakan mengenai pentingnya konektivitas yang mumpuni untuk menunjang keamanan teknologi informasi di Indonesia.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich