jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat berniat melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan supaya sistem pencegahan terhadap korupsi di DKI bisa dipertahankan.
"Deputi Pencegahan KPK ingin memastikan sistem pencegahan di DKI bisa dipertahankan. Makanya, saya bilang kami ingin MOU dengan KPK untuk bikin rencana aksi," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Kamis (13/7).
BACA JUGA: Djarot: Pak Ahok Itu Masih Baik
Lewat kerja sama dengan KPK, Djarot berharap, program dan sistem yang dibangun di Jakarta bisa dimanfaatkan betul.
Mantan Wali Kota Blitar itu mengatakan, Deputi Pencegahan KPK memberikan pujian kepada Pemprov DKI. Sebab, dengan sistem yang ada, pemerintahan DKI relatif bisa bersih.
BACA JUGA: KPK Dorong Pengusaha Laporkan Indikasi Suap Pertambangan
Memang, Djarot mengakui, masih ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI yang melakukan korupsi. Namun, menurut dia, jumlahnya tidak terlalu banyak.
Dia memastikan, sanksi tegas diberikan kepada PNS DKI yang melakukan korupsi.
BACA JUGA: Pesan Penting Pak Djarot untuk Pejabat Anyar Pemprov DKI
"Kalau ketangkap tangan langsung saja diusulkan dipecat. Bukan hanya dipecat dari jabatannya, tapi dipecat sebagai PNS. Tidak pantas mereka untuk bekerja di Jakarta dengan gaji yang sangat tinggi," tutur Djarot.
Djarot menjelaskan, PNS yang korupsi langsung dipecat, karena dia tidak mau hal-hal negatif menyebar ke orang lain.
Djarot juga tak mau Jakarta terlihat buruk, karena ibu kota Indonesia itu menjadi acuan bagi daerah-daerah lain.
"Ingat kebiasaan buruk lebih mudah menular kepada kita daripada kebiasaan baik," ucapnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pegawai KPK Berupaya Adang Pansus Angket KPK Lewat Gugatan ke MK
Redaktur : Tim Redaksi