jpnn.com, JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinilai sedang menghadapi dilema dalam menata Tanah Abang. Pilihan yang diambil meninggalkan persoalan dan ketidakpuasan beberapa pihak.
"Kebijakan terbaru membangun tenda bagi pedagang kaki lima di jalan raya. Pihak pertama yang teriak adalah pengusaha kargo. Jalan yang dipakai menutup jalur bongkar muat mereka selama ini," ujar Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi di Jakarta, Minggu (24/12).
BACA JUGA: Sandi: Itu Bukan Penutupan, Hanya Rekayasa Lalin
Akibatnya, kata Fayakhun pengusaha kargo mengalami kerugian puluhan juta rupiah setiap hari.
Pihak kedua yang dirugikanyakni pedagang yang menempati Blok G. Mereka merupakan pedagang legal yang selama ini membayar pajak dan menempati kios yang tidak mengganggu kepentingan siapa pun.
BACA JUGA: Pakar: Kebijakan Anies Konyol
"Sekarang, mereka menjadi pihak yang dirugikan karena Pemda DKI membela kepentingan pedagang kaki lima yang notabene menempati area jalan publik untuk berjualan," ucapnya.
Meski begitu Golkar DKI Jakarta, kata Fayakhun, mengapresiasi upaya Anies Sandi menata pusat grosir andalan Indonesia tersebut, terlepas apakah sudah tepat atau belum.
BACA JUGA: Izinkan PKL Berjualan di Jalanan, Anies Beri Contoh Buruk
Karena harus diakui, ada banyak kepentingan yang dipertimbangkan dalam menata kawasan Tanah Abang.
"Saya kira ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan. Antara lain, kepentingan umum harus diletakkan di atas kepentingan pedagang. Seperti jalan raya, merupakan kepentingan umum," katanya.
Menurut Fayakhun, Pemda DKI sebaiknya bersikap tegas agar jalan umum tidak boleh dipakai untuk berjualan.
"Pemda juga perlu mendengar aspirasi para pemilik kios. Jangan sampai diabaikan hanya karena membela pedagang kaki lima. Masih banyak area legal yang bisa digunakan pedagang kaki lima mencari rezeki," tandasnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebaiknya Warga Gugat Anies soal Penutupan Jalan untuk PKL
Redaktur & Reporter : Ken Girsang