jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan rumah berskema pembiayaan down payment (DP) nol persen bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.
Menurut dia, pemenuhan rumah sebagai kebutuhan primer atau pokok, akan turut memengaruhi ASN, TNI, Polri untuk tak melakukan pelanggaran hukum, khususnya pungutan liar (pungli) dan korupsi.
BACA JUGA: Cegah Monopoli, Sahroni Dukung Pengusaha Muda Berhijrah
“Saya meyakini pemenuhan rumah untuk ASN, Polri dan TNI sebagai langkah tepat pemerintah, khususnya menyangkut kesejahteraan dan meminimalisir pelanggaran hukum,” kata Sahroni, Rabu (7/11).
Sahroni menilai salah satu penyebab masih munculnya persoalan pungli dan korupsi tak lepas dari tingginya kebutuhan dasar. “Sebagai kebutuhan primer, rumah menjadi beban tersendiri bagi ASN, Polri dan TNI yang berpenghasilan terbatas," katanya.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPR Taufik Ngamar di Hotel Sambil Terima Suap
Politikus Partai NasDem yang kembali maju sebagai calon legislatif (caleg) dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta III ini menyatakan kendala kepemilikan rumah adalah DP yang nilainya cukup besar. Banyak yang hingga kini tak memiliki hunian karena tak punya tabungan mencukupi untuk pelunasan DP.
“Dengan menyelesaikan persoalan ini, maka akan meminimalisir terjadinya praktik pungli dan korupsi,” imbuh suami dari Feby Belinda ini.
BACA JUGA: Sabet Predikat WTP, Korupsi Tetap Berlalu
Penyediaan rumah sebagai bentuk upaya menopang kesejahteraan bagi ASN, TNI, dan Polri saat ini menjadi salah satu perhatian serius pemerintah.
Rapat terbatas membahas persoalan ini dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
Dalam rapat itu, Jokowi menekankan pentingnya perkembangan atas kebijakan ini karena pembahasan mengenai program penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri ini sudah berkali-kali dilakukan.
“Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja," terang Jokowi.
Tak hanya kemudahan DP, Jokowi juga meminta pemenuhan perumahan tersebut turut memperhatikan aksesibilitas ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
“Model pembiayaannya seperti apa, bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, atau model yang seperti apa,” tukasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada 434 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Prestasi Apa Ini?
Redaktur & Reporter : Boy