BACA JUGA: Pemred Playboy Terancam Dipanggil Paksa
Hal ini dilakukan mengingat setiap tahun anggaran, alokasi untuk belanja pegawai terhitung lebih besar daripada belanja modal untuk peningkatan infrastruktur bagi masyarakat.Pada wartawan, Senin malam usai buka puasa bersama di kantornya, Menko perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan bahwa dari kajian dan evaluasi pemerintah, perlu penajaman mendalam dalam menyusun anggaran di APBN dan APBD.
"APBN dan APBD menjadi pembahasan khusus, dimana pentingnya kita untuk membuat imbang atau proposional antara belanja aparatur dengan belanja modal
Karena itulah kata Hatta, Pemerintah telah sepakat untuk segera membuat suatu desain khusus mengenai kebutuhan PNS disetiap instansi pemerintahan, baik ditingkat pusat ataupun jumlah kebutuhan PNS di daerah.
"Keputusannya kita harus segera membuat grand design
BACA JUGA: Selama 4 Jam, KPK Periksa Max Sopacua
Berapa jumlah aparatur yang ideal ditiap kabupaten dan propinsiKetua Umum PAN ini pun mengakui, bahwa kajian pemerintah telah sampai pada satu kesimpulan bahwa struktur PNS diberbagai instansi pemerintahan saat ini, dinilai terlalu gemuk dan tidak proporsional dengan tugas yang mereka kerjakan
BACA JUGA: Gugatan Praperadilan Tersangka Divestasi KPC Digugurkan
Sehingga lebih memberatkan anggaran."Memang ada mismatch pada pos-pos tertentu mengalami kelebihanAda yang justru diperlukan tapi kurang seperti tenaga perawat dan dokterSementara dibagian administrasi mengalami kelebihanOleh sebab itu, saat ini MenPAN sudah mulai membentuk grand design," kata Hatta.
Namun Hatta menolak menjelaskan grand design yang saat ini tengah disusun oleh MenPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara).
"Saya tidak mau mengatakan (mekanisme grand design) itu terlalu banyakYang penting grand design itu adaBiar MenPan sajalah yang mengatur supaya ada grand design yang baik," kata Hatta.
Perlunya grand design kebutuhan PNS ini kata Hatta, sangat besar kaitannya dengan penyusunan anggaran yang memang harus disusun secara lebih hati-hatiKarena kalau APBN dan APBD tidak disusun secara prudent, dikhawatirkan justru akan menjadi ancaman krisis bagi masyarakat sendiri nantinya.
"Kita harus mengelola APBN dengan prudent karena ancaman krisis masih adaKrisis yang terjadi selama ini belum pulih betulOleh sebab itu kita harus mengelola APBN dan APBD secara prudentPrudent bukan berarti konservatif, pokoknya prudent yang tidak terlalu memberatkan sisi utang," katanya.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Bangun 1.000 Rumah TNI
Redaktur : Tim Redaksi