KECEWA: Jokowi Mendikte Menteri Tentang Cara Mengatasi Bencana Asap

Jumat, 23 Oktober 2015 – 12:45 WIB
Presiden Joko Widodo. FOTO: DOK.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo menggelar rapat khusus untuk membahas bagaimana mengatasi masalah kabut asap yang tak kunjung usai selama beberapa bulan terakhir ini. Ia tampaknya sangat kecewa kepada para pembantunya karena lamban mengatasi bencana asap yang telah menelan korban jiwa itu.

Karena itu, Presiden kembali menginstruksikan jajaran menterinya agar membuat kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kabut asap tersebut.

BACA JUGA: MPR Dukung Hukuman Kebiri, Ini Alasannya

“Tadi pagi saya baru dapat laporan di Sumatera Selatan masih ada 703 titik api. Di Kalimantan ada 974 titik. Kondisi ini sangat berdampak dan sudah masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat. Ada hal yang nantinya jangka pendek, menengah dan panjang kita akan lakukan,” tegas pria yang akrab disapa Joko Widodo saat membuka rapat di kantornya, Jakarta, Jumat (23/10).

Pada kesempatan itu, Jokowi mendikte masing-masing menteri mengenai tugas yang dijalankan sesuai bidang tugasnya. Untuk Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Jokowi meminta agar membuat one map policy. Sedangkan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dia meminta melakukan pengawasan untuk lahan.

BACA JUGA: Ini Kriteria Pengganti Jaksa Agung versi ICW

“Tidak ada lagi izin baru untuk lahan gambut,” tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi meminta Menteri LHK segera melakukan restorasi gambut. Kemudian review izin-izin lama. “Sudah harus keras kita, yang belum dibuka tidak boleh dibuka,” tegas Jokowi.

BACA JUGA: Evakuasi Korban Asap, TNI Kerahkan 2 Kapal

Sedangkan untuk Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Jokowi meminta tidak perlu melakukan evakuasi korban kabut asap keluar kota. Menurutnya, korban evakuasi diutamakan ibu dan anak-anak.

“Menteri kesehatan saya pikir juga tidak perlu dievakuasi (warga, red) di luar kota karena bisa saja evakuasi itu dilakukan di kota itu. Mungkin di kantor bupati atau kantor lainnya. Kalau dievakuasi keluar kota juga akan menyulitkan,” tandasnya.(flo/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi, Ini Kriteria Calon Pengganti Jaksa Agung


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler