jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung menanggapi dorongan dari pakar hukum yang menyinggung soal pejabat tertinggi instansi mesti diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan Base Tranceiver Station (BTS).
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan.
BACA JUGA: Kejagung Usut Korupsi BTS, Pakar Sebut Pejabat Tertinggi Wajib Diperiksa
"Sesuai dengan kebutuhan dan pembuktian penyidikan," katanya saat dihubungi pada Sabtu (3/11).
Dirinya pun mengungkapkan bahwa penyidikan akan dilakukan seobyektif mungkin.
BACA JUGA: Kejagung Masih Hitung Kerugian Negara di Kasus Korupsi Menara BTS
"Kita akan obyektif melakukan pemeriksaan," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, siapapun dianggap perlu untuk dimintai keterangan terkait kasus ini pasti akan diperiksa, termasuk pejabat tertinggi dari suatu instansi.
BACA JUGA: Pengamat: Pembangunan BTS Kominfo Memunculkan Peluang Usaha Bagi Masyarakat Desa
"Siapa pun yang terkait pasti akan dilakukan pemeriksaan," ujar Ketut.
Sebelumnya, Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menanggapi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.
Menurut Abdul, semua pihak yang berkaitan dengan proyek BTS harus dipanggil Kejagung dan didengar keterangannya.
"Ya semua harus dipanggil termasuk pejabat yang tertinggi di suatu instansi," katanya kepada wartawan pada Jumat (2/12). (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif