Kejagung Minta BPKP Hitung Kerugian KPC

JAKARTA - Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku belum bisa memastikan berapa sebenarnya kerugian negara yang timbul dari kasus penyimpangan dana pengelolaan hasil penjualan saham Kaltim Prima Coal (KPC) milik Pemkab Kutai Timur (Kutim)Angka Rp 576 miliar yang sempat dirilis Pidana Khusus Kejagung saat menahan Direktur Utama (Dirut) serta Direktur Kutai Timur Energi (KTE), Anung Nugroho dan Apidian Triwahyudi, akhirnya diakui baru nilai kerugian sementara

BACA JUGA: Densus Siapkan Operasi di Jateng

Untuk pastinya, Kejagung disebutkan masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Permohonan auditnya sudah kita ajukan," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Didiek Darmanto, saat dihubungi JPNN, Sabtu (5/6)Dijelaskan pula, kerugian negara adalah salah satu dasar ada tidaknya tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, pengacara Anung, Ainuddin, sempat mempertanyakan jumlah kerugian negara yang disebut kejaksaan

BACA JUGA: Keluarga Bakrie Tepis Tudingan Gayus

Sebab menurutnya, seluruh uang penjualan 5 persen saham KPC itu ada, serta bisa dipertanggungjawabkanAinuddin juga sempat mempersoalkan kenapa penyidik memaksakan menjerat kliennya dengan sangkaan korupsi

BACA JUGA: Nama Bakrie Disebut Gayus di Singapura

Menurutnya, Anung bukanlah pimpinan perusahaan daerah atau sejenisnya, tetapi Dirut yang tunduk dan tugasnya selalu dilaporkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Dengan begitu, menurut Ainuddin, kasus KTE lebih tepat diselesaikan lewat jalur perdata, sebab tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas.

Menanggapi hal tersebut, Didiek mengatakan sah-sah saja bantahan seperti itu munculYang pasti katanya, begitu suatu kasus dinaikkan menjadi penyidikan, maka bagi jaksa penyidik berarti pidananya sudah terjadi"Penyidik tinggal mencari alat bukti yang menguatkan itu apa," jelasnya lagi.

Tak hanya soal nilai kerugian, lanjut Didiek, penyidik juga belum bisa memastikan di mana tempat persidangan terhadap Anung dan Apidian, apakah di Jakarta atau Kaltim"Kita masih menunggu hasil kerja penyidikMereka belum ekspos lagiApakah mungkin disidang di sana (Kaltim) atau di sini (Jakarta)," tambah DidiekPenetapan tempat sidang menjadi penting, karena mayoritas saksi tinggal di Samarinda atau Sangatta, Kutim.

Disebutkan pula, sampai kemarin penyidik juga belum menerima permohonan penangguhan dari Anung atau Apidian"Pengembalian uang kerugian negara juga belum ada," tambah Didiek pula.

Anung dan Apidian ditahan saat pertama kali diperiksa sebagai tersangka, pada Rabu (26/5) laluMenurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik JAM Pidsus) Arminsyah, keduanya kemungkinan besar dijerat dengan sangkaan telah memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, serta menyalahgunakan wewenang sehingga memperkaya orang lain atau korporasi, sesuai Pasal 2 dan atau 3 UU Korupsi(pra/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Copot Ismeth, Mendagri Tunggu Keppres