jpnn.com - BATAM - Kasi Pidsus Kejari Batam, Tengku Firdaus mengaku penahanan tersangka korupsi lampu hias MTQ Nasional, Kabid Program Dinas Tata Kota Batam Indra Helmi, Jumat (24/4) untuk mempercepat proses penyidikan.
Dimana, beberapa waktu lalu tersangka dugaan korupsi tersebut sempat tak kooperatif karena dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan.
BACA JUGA: Tersangdung Korupsi Lampu Hias MTQ Nasional, Pejabat Pemko Batam Dipenjara
"Hanya untuk mempercepat proses penyidikan saja," kata Firdaus.
Menurut dia, sebelum ditahan, pihaknya juga sempat menanyakan kondisi kesehatan tersangka. Dan Indra mengaku sehat dan siap ditahan. "Karena dia (Indra) mengaku sehat, makanya kita lakukan penahanan. Saat diperiksa tadi dianya juga sehat," terang Firdaus.
BACA JUGA: Ini Kisah Perjalanan Batam dari Pulau Kecil yang Bertransformasi Jadi Kota Modern
Dilanjutkanya, selama dua jam pemeriksaan, Indra hanya dicecar dengan 22 pertanyaan. Dan beberapa pertanyaan sempat tak bisa dijawab oleh pejabat Pemko ini. "Ada yang bisa dijawab dan ada yang bisa," ujar Firdaus.
Firdaus menjelaskan, Indra akan langsung dibawa ke Rutan yang terletak di Tembesi. Sementara pengawalan dua anggota polisi menurut Firdaus kebetulan saja. Sebab pihaknya sempat menduga indra tak datang karena sudah melewati batas pemanggilan.
BACA JUGA: Dodol pun Mengandung Ganja, Diselundupkan di Rutan
"Kita panggilan jam 9, tapi tersangka baru datang jam 10 kurang. Jadi kita duga tersangka tak datang dan rencananya akan ada upaya paksa," beber Firdaus.
Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap dua tersangka dan 29 saksi, penyidik mendapat informasi baru yang sangat penting. Informasi itu memungkin adanya tersangka baru dalam kasus yang sama. "Mengarah ke penambahan tersangka ada.
Tapi, masih perlu dikembangkan lagi. Saya belum bisa paparkan lebih jauh, kami lihat hasil pemeriksaan selanjutnya. Dan untuk Gintoyono (KAdis Tata Kota Batam, red) sedang kami jadwalkan ulang untuk pemeriksaan," jelas Firdaus.
Firdaus mengaku belum bisa menyebutkan nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi lampu hias tersebut. Sebab pihaknya masih menunggu hasil dari BPKP yang masih melakukan tahap perhitungan.
"Dalam waktu dekat (kerugian negara) akan dikasih BPK Provinsi. Kita akan ekspos lagi nanti berapa total kerugian negara dalam tindak pidana korupsi ini," pungkasnya.
Diketahui pasal yang disangkakan terhadap Indra Helmi dan Revarizal adalah pasal yang disangkakan kepada dua orang tersangka korupsi itu, Pertama Primer, pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (B), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsider, pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (B), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kedua : pasal 9 juncto pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (B), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau Ketiga, pasal 21 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, kolusi dan nepotisme juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kejari Batam menetapkan dua orang tersangka yakni Indra Helmi yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Revarizal rekanan pemenang tender pengadaan lampu hias senilai Rp 1.418.318.000. Kejari Batam juga belum mengumumkan secara resmi berapa kerugian negara akibat dugaan korupsi tersebut.
Sebab, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan BPKP untuk menentukan nilai pasti kerugian negara dalam pagu anggaran Rp 1,6 miliar. Menurut dia, hasil penyelidikan dan penyidikan pihaknya menemukan indikasi markup harga atas pengadaan lampu hias tersebut. Apalagi ketika melihat merek lampu yang digunakan jauh berbeda dengan merek yang diajukan dalam pagu anggaran.(she/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rayuan Dosen IAIN Membuat Mahasiswi Ini Luluh, Sampai Hamil
Redaktur : Tim Redaksi