JAKARTA - Dukungan penetapan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) jadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus mengalirTidak hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberikan respon yang positif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) juga memberikan dukungan.
"Saya kira program ini perlu mendapat dukungan semua pihak
BACA JUGA: Pemerintah Perbanyak Apartemen Rakyat
Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus tidak hanya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat tapi juga daerah," kata anggota Komite I DPD H Kamaruddin di Jakarta, Minggu (23/1).Meskipun mendukung, namun senator asal Sultra ini mengingatkan agar pelaksanaan program ini tidak mengabaikan hak-hak rakyat dan tetap mengutamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan
Di tempat terpisah, Ketua KKST La Ode Djeni Hasmar memberikan apresiasi yang sama terhadap usaha Pemerintah Provinsi Sultra agar termasuk dalam wilayah yang ditetapkan sebagai KEK
BACA JUGA: Tiga Provinsi Belum Serahkan Raperda APBD
Alasannya, karena tidak semua daerah bisa menjadi KEKDjeni yang juga mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini masih ingat dengan presentase Nur Alam pada November 2010 silam ketika memaparkan KEK di hadapan Presiden SBY
BACA JUGA: Indeks Terus Terkoreksi, BI Masih Percaya Diri
Menurutnya, langkah itu merupakan proses awal sehingga program KEK pertambangan dengan tiga komoditi unggulan, emas, nikel dan aspal mendapat persetujuan dari Presiden."Ini terobosan yang dilakukan Gubernur Sultra, meskipun pemerintahannya masih tiga tahun lagiAnggota DPD dan DPR dari Sultra harus memberikan dukungan nyata agar KEK ini terlaksana," katanya.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Nur Alam di hadapan sidang Kabinet Indonesia Besatu Jilid II mendapat undangan khusus dari SBYIa bersama dengan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi dan Gubernur Papua Barnabas Suebu memaparkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Istana, Kamis (20/1) lalu(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Prihatin Pengelolaan Keuangan Pemda
Redaktur : Tim Redaksi