JAKARTA—Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku prihatin dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda)Bukan hanya ketimpangan saat penyusunan, realisasi penyerapan APBD juga dinilai berjalan lamban
BACA JUGA: Lonjakan Harga Minyak Belum Ganggu APBN
Akibatnya, pada tahun 2010 lalu, laporan keuangan Pemda mayoritas masih buruk.‘’Dari 450 lebih Pemda mulai dari Provinsi, Kabupeten dan Kota, di 2009 hanya ada 12 saja yang laporan keuangannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
BACA JUGA: Antisipasi Kriminalisasi Pajak, KADIN Gandeng KPK
Padahal hampir 64 persen anggaran di pusat, pengelolaannya ada di daerah,’’ ungkap Agus saat melakukan pelantikan pejabat eselon I Kementrian Keuangan di Jakarta, Jumat (21/1)Bukan hanya itu, Pemda bersama DPRD di banyak daerah masih dinilai lamban dalam menyelesaikan penyusunan APBD
BACA JUGA: Jaga Inflasi, Pemerintah Tunda Pembebasan Bea Masuk
Bahkan ada katanya, APBD baru disahkan setelah pertengahan tahun berjalanAkibatnya banyak pembangunan tidak terlaksana dengan baik dan anggaran tersia-siakan begitu saja.‘’Kita juga sangat prihatin bagi Pemda yang lamban menyusun APBD nyaKita ingin pengelolaan anggaran di pusat dan daerah itu bisa berjalan harmonisDesentralisasi harus berjalan efektif tapi berkualitasPemda jangan hanya meningkatkan belanja pegawai saja tapi melupakan infrastruktur, masalah sosial dan lainnya,’’ tegas Agus.
Kemenkeu kata Agus, akan terus memperbaiki kualitas penyaluran anggaran termasuk realisasi penyerapan anggaranTahun 2010, penyerapan anggaran di pemerintah pusat mencapai 94 persen dan disebut yang paling terbaik sejak 3 tahun terakhir‘’Secara ekonomi, Indonesia terbilang sehatSektor riil kita juga bisa bergerakTahun 2011 ini diharapkan penyerapan bisa lebih baik lagi karena penyusunan anggaran sudah tepat waktu sejak akhir 2010,’’ kata Agus.
Pada tahun ini pemerintah menaikkan gaji PNS/TNI/Polri dan pensiunan sebesar 10 persen dari gaji pokokDampak kenaikan gaji para abdi negara ini sudah jelas, yaitu beban pemerintah dalam belanja pegawai di APBN 2011 juga bertambah.
Secara keseluruhan belanja pemerintah pusat di 2011 terjadi kenaikan dari Rp781,5 triliun di APBN-P 2010 menjadi Rp836,6 triliun di APBN 2011Jumlah itu terdiri dari belanja Kementrian Lembaga (K/L) sebesar Rp432,8 triliun, dan belanja non KL sebesar Rp403,8 triliun.
Khusus untuk alokasi belanja pegawai, di APBN 2011 terjadi kenaikan dari Rp162,7 triliun di APBN-P 2010 menjadi Rp180,6 triliun di APBN 2011Artinya terjadi kenaikan belanja pegawai sekitar Rp17,9 triliunSedangkan jumlah transfer daerah tahun 2011 tercatat sebesar Rp392,98 triliun yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Penyesuaian, serta Dana Otonomi KhususDari angka ini terlihat, anggaran untuk belanja pegawai secara nasional hampir separuh dari total transfer ke daerah.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bersihkan Aparat Perpajakan, Menkeu Siap Buka-bukaan
Redaktur : Tim Redaksi