jpnn.com - BATAM - Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro mengatakan bahwa peralihan Perdagangan & Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone / FTZ) Batam ke Kawasan Ekonomi Khusus/KEK adalah konsep yang paling tepat di Batam.
Sebab, di belahan dunia mana pun konsep ini sudah banyak maju dan berkembang.
BACA JUGA: Wanita Sembunyikan Sabu-sabu di BH, Pak Polisi Bingung
"Kalau di Indonesia memang belum ada yang berhasil. Tetapi FTZ ini sudah tidak dipakai di dunia. KEK ini hampir semuanya berhasil di dunia," katanya seperti dikutip dari batampos.co.id (Jawa Pos Group), Senin.
Terkait masalah lahan, di mana sempat beredar isu mengenai penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), Hatanto membantahnya. Ia mengatakan belum ada agenda sama sekali membicarakan penghapusan tersebut. Di mana setiap tahunnya, BP Batam menerima UWTO sebesar Rp 400 miliar.
BACA JUGA: Pimpinan BP Batam yang Baru Pastikan Sikat Pegawai Malas
"Itu belum ada. Jadi masih tetap, belum dibahas," katanya.
Selain lahan ini, masih ada aset Pemko Batam yang memang menyumbang PNBP yang cukuk signifikan. Tahun lalu saja dari Pelabuhan mencapai Rp 204 miliar dan dari bandara sekitar Rp 149 miliar.
BACA JUGA: Panglima TNI Tiba-tiba Digugat karena Ini
Sementara nasib pimpinan BP Batam yang lama kini tidak jelas. Hatanto tidak mau berkomentar, apakah mereka akan ditarik atau tidak. Apakah diberikan pesangon atau tanda jasa.
"Saya tidak mau komentar masalah ini, itu menjadi kewenangan ketua DK. Biar saja nanti pak ketua DK yang jawab itu," katanya.
Terkait pengelolaan lahan nantinya setelah KEK resmi diberlakukan di Batam juga sama sekali belum dibicarakan di pusat. Tetapi ia menegaskan bahwa kawasan KEK sudah pasti akan dikelola BP Batam.
"Kalau KEK, sudah pasti kita kelola. Tapi di luar itu belum, tungu saja," katanya.
R.C Eko Santoso, deputi III BP Batam mengatakan masalah lahan ini memang menjadi masalah yang kompleks di Batam. Di mana banyak tumpag tindih kepemilikan lahan sejak zaman Otorita Batam dibentuk.
"Jadi nanti harus kita urut dari awal. Ini memang tidak mudah. Bukan seperti rebus mie instan dalam lima menit langsung jadi," katanya.
Agus Tjahyana, wakil kepala BP Batam menambahkan perubahan FTZ ke KEK ini akan membuat Batam semakin maju dengan berbagai fasilitas yang memudahkan pengusaha. Adanya tax allowance, dan tax holiday akan memudahkan pengusaha.
"Kita akan lihat nanti kemana dan di mana saja KEK ini akan diberlakukan. Ini masih akan kita lihat nanti," katanya.
Tetapi menurutnya, untuk menunjang kinerja pimpinan BP Batam ini, diharapkan dukungan dari semua pihak dan pemangku kepentingan.
"Bahkan dari teman-teman sekalian sangat dibutuhkan dukungannya. Kami tidak mencari apa-apa ke sini," katanya.
Kemarin, sejak pimpinan BP Batam ini sampai di Batam, mereka langsung bertemu dengan mantan pimpinan BP Batam. Setelahnya, dilakukan pertemuan dengan pejabat eselon II dan eselon III BP Batam.
Selanjutnya, pimpinan ini akan terus bekerja mempelajari segala sesuatu yang ada di Batam. Di mana masih banyak masalah di Batam yang masih perlu dipelajari.
"Kita akan masuk dari audit yang dilakukan BPKP. Sekarang ini masih bekerja terus," kata Purba Robert Sianipar, deputi IV BP Batam. (ian/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak THL Titipan Para Pejabat Bikin DPRD Kota Ini Berang
Redaktur : Tim Redaksi