jpnn.com, JAKARTA - Ahmad Doli Kurnia mengatakan, apa yang dia khawatirkan saat pemilihan ketua umum Partai Golkar di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bali, Mei 2016, kini menjadi kenyataan.
Saat itu, kader muda Partai Golkar ini menyatakan bahwa kriteria mutlak calon ketum partai berlambang beringin haruslah orang yang tidak punya potensi tersandung hukum.
BACA JUGA: Kader Golkar Sarankan Setya Novanto Mungundurkan Diri
Namun, nama Ketum Golkar Setya Novanto dan sejumlah kader lainnya kini terseret dugaan korupsi proyek e-KTP.
Diakuinya, perkara yang telah bergulir di pengadilan tersebut berdampak pada citra dan nama baik partainya.
BACA JUGA: Ical Minta Kader Gunakan Asas Praduga Tak Bersalah
"Jadinya kan (Golkar) tersandera. Saya juga pernah mengatakan tidak perlu Setya Novanto kembali jadi ketua DPR, karena tidak baik untuk partai dan DPR," ujar Doli dalam perbincangan via telepon, Jumat (17/3).
Untuk lembaga legislatif, lanjutnya, terseretnya nama Novanto dalam kasus e-KTP pasti merusak citra DPR.
BACA JUGA: Sambil Terisak, Diah: Sudah Saya Serahkan ke KPK
Sebab, hampir setiap hari nama ketuanya menghiasi media massa.
"Bagaimana kewibawaan DPR. Kemarin karena Papa Minta Saham (mundur), dipaksa naik lagi. Sekarang kalau terbukti lagi? Opini sudah terbangun bahwa keterlibatannya agak susah dibantah, tentu akan mengganggu citra DPR," tutur mantan ketua PPK Kosgoro ini.
Karenanya, dia menyerahkan keputusan kelembagaan dewan menyikapi persoalan yang dihadapi ketua DPR kepada fraksi-fraksi di Parlemen.
Terutama, pada pihak-pihak yang mendukung Setya Novanto kembali memimpin legislatif. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Jajaki Berkoalisi dengan PKS
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam