"Indikasinya mulai terlihat lagi sekarang di pilpres," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampaow saat diskusi Rekayasa DPT Pilpres secara Sistemik di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim V, Jakarta Selatan, kemarin (30/6)
BACA JUGA: Bawaslu Sidik Spanduk Bermasalah
Turut hadir Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dan Jubir Blok Perubahan Adhie Massardi.Jeirry menyebut, dalam DPT DKI Jakarta, terjadi penambahan jumlah pemilih di banyak kelurahan dengan persentase yang sangat besar
BACA JUGA: Debat Capres-Cawapres Tanpa Iklan
Saat pileg, pemilih yang terdaftar berjumlah 41.363 orangBACA JUGA: Nama Ganda di DPT Capai 20 Persen
Artinya, ada penambahan 10.921 orang atau 0,26 persen."Dalam kurun dua bulan, kenaikannya sampai segituIni perlu dipertanyakan," katanyaJeirry lantas mengajukan contoh lainDi Kelurahan Duren Tiga, Pancoran, pemilih naik 0,60 persen; Kelurahan Srengseng, Kembangan, naik 0,30 persen; dan Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, naik 0,47 persenSebaliknya, di Kelurahan Kalibata, Pancoran, jumlah pemilih justru turun 0,43 persen.
Tapi, bisa jadi memang itu tambahan dari pemilih yang tidak terdaftar" "Itulah yang harus dijelaskan KPU (Komisi Pemilihan Umum, Red)," jawabnyaDia juga menyebut, di Kepulauan Seribu banyak nama pemilih yang tidak ada NIK (nomor induk kependudukan)"Ini juga agak mencurigakan, perlu diklarifikasi," tegasnya.
Menurut Jeirry, ketidakpastian DPT memungkinkan manipulasiDia mengingatkan, kali ini KPU tidak bisa mengelakSaat DPT pileg bermasalah, KPU bisa berkilah bahwa DPT itu bersumber dari DP4 (data penduduk pemilih potensial pemilu) yang diserahkan Depdagri"Kalau DPT pilpres kan tinggal diambil dan divalidasi dari DPT pileg ituJadi, DPT pilpres tanggung jawab penuh KPU," tegas Jeirry.
Adhie Massardi mengatakan, dugaan adanya dua juta lebih pemilih fiktif dalam DPT pilpres di Jawa Timur yang dilaporkan Pemuda Pancasila Jatim harus ditanggapi seriusDia mengaku khawatir bahwa modus operandi yang sama terjadi di provinsi lain"Komnas HAM teriak-teriak, DPR mengerjakan hak angket DPT, semua itu tampaknya kurang bermanfaat," kritik mantan Jubir Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.
Pandangan senada disampaikan Ray RangkutiMenurut dia, potensi tingkat kekisruhan DPT pilpres hampir sama dengan yang sudah terjadi saat pilegSelain di Jatim, suara protes terhadap DPT muncul di Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat"Ada mengkloning nama yang sama, NIK tidak jelas, malah ada NIK nol semua," katanya.
Ray juga mengkritik komitmen kubu Teuku Umar (Megawati dan Prabowo) untuk mengawal kekisruhan DPTMenurut Ray, persoalan faktual mengenai DPT hanya dimainkan sebagai isu politik"Seharusnya, pasangan nomor satu (Mega-Prabowo) dan nomor tiga (JK-Wiranto) ngototJangan begitu pilpres selesai, baru DPT dipersoalkanSaya kira lebih baik menunda pilpres daripada DPT bermasalah," tegas Ray(pri/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Jatim Pertanyakan Temuan Data NIK Ganda
Redaktur : Tim Redaksi