Kelola Blok Mahakam, Pertamina tak Harus Gandeng Total

Sabtu, 07 Maret 2015 – 10:22 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kontrak Total Exploration and Production (Total E&P) Indonesie untuk mengelola Blok Mahakam segera habis. Tapi, perusahaan tersebut meminta ada tambahan waktu ekstra selama lima tahun dengan alasan masa transisi. Namun, pemerintah menegaskan tidak harus ada masa peralihan yang melibatkan Total.

Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, proposal dari PT Pertamina (Persero) sudah diterima oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Dia tidak menjelaskan detail dari proposal tersebut. Yang pasti, Pertamina menegaskan kesiapannya mengelola Blok Mahakam.

BACA JUGA: Walah! Rupiah Melemah, Tempe Mengecil

"Masih dipelajari, semoga Maret bisa diputuskan," ujarnya kemarin.

Nah, saat disinggung soal permintaan Total E&P Indonesie agar ada masa transisi selama 5 tahun, dia menyebut tidak ada aturannya. Komitmen pemerintah saat ini adalah, untuk menyerahkan Blok Mahakam kepada wakil negara, yakni Pertamina.

BACA JUGA: Ini Kabar Baik untuk Orang Tajir

Lebih lanjut dia menjelaskan, Pertamina saat ditetapkan menjadi pengelola juga tidak punya kewajiban untuk menggandeng Total. Memang, ada beberapa yang harus dibicarakan dengan perusahaan itu. Seperti soal para pekerja yang nantinya bakal diambil alih oleh Pertamina.

"Soal itu, saya kira perlu dibicarakan dengan Total dari sekarang. Kalau nggak waktunya terlalu mepet," jelasnya.

BACA JUGA: Baguslah...36,3 Ton Apel Ngeri Dibakar

President and General Manager Total E&P Indonesie Hardy Pramono mengatakan, bukan tanpa alasan meminta adanya tambahan lima tahun untuk transisi. Dia khawatir, kalau tidak ada masa transfer pengiriman gas untuk pembeli lokal maupun internasional menjadi terganggu.

"Kami meminta kepada pemerintah untuk menerapkan masa transisi lima tahun," terangnya.

Dalam masa transisi, dia memastikan ada pengembangan sumber daya manusia (SDM), berbagai pelatihan, serta transfer kompetensi dalam teknologi terbaru. Total juga membantu untuk membangun pusat keahlian untuk operasi Pertamina.

Hardy menjelaskan, pola masa transisi bukan kali pertama dilakukan perusahaannya. Sebelumnya, Total E&P telah melakukan hal serupa untuk sebuah blok di Thailand. Itu terjadi saat mereka menyerahkan operator blok di Bongkot, Thailand kepada perusahaan lokal yakni PTT E&P.

Dihubungi terpisah, Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam belum mau berkomentar soal permintaan Total. Menurutnya, yang paling penting untuk saat ini adalah menunggu keputusan pemerintah. Apakah Pertamina jadi diberi kepercayaan mengelola blok Mahakam atau tidak.

"Saat ini kami belum membicarakan opsi tersebut. Tunggu saja keputusan pemerintah," terangnya melalui pesan singkat pada Jawa Pos (induk JPNN.com).(dim/tia)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Sebut Pelemahan Rupiah akibat Faktor Domestik


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler