jpnn.com - jpnn.com - Anggota Komisi VII DPR Bara Hasibuan yang membidangi pertambangan menyatakan dukungannya atas langkah tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap, persoalan yang muncul sekarang harus menjadi pintu masuk penyelesaian masalah PTFI yang selama ini melahirkan beragam praduga dan kecurigaan. "Kami berharap semua masalah tersebut dapat dituntaskan," kata Bara kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).
BACA JUGA: Ustaz HNW Dorong Jokowi Menasionalisasi Freeport
Menurut dia, keberadaan PTFI di Indonesia yang telah beroperasi selama puluhan tahun di Papua memang memunculkan persoalan sangat kompleks. Ada masalah lingkungan, pembaguan hasil pertambangan, kontribusi terhadap daerah dan persoalan-persoalan lainnya tinggalan rezim lama.
Karenanya dia mendorong pemerintah menjadikan polemik PTFI saat ini sebagai momentum untuk memulai babak baru dalam mengembangkan kekayaan alam di Papua. Dia meyakini, kemampuan maupun kemauan politik Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Ignasius Jonan akan mampu menuntaskan persoalan ini.
BACA JUGA: Soal Freeport, Fahri Hamzah: Tidak Usah Gagah-gagahan
Selain itu, DPR sebagai wakil rakyat akan mendukung langkah pemerintah. "DPR dan rakyat berada di belakang pemerintah," tegas Bara.
Karenanya, dia menyarankan, pemerintah dan PTFI diharapkan duduk bersama mencari solusi yang terbaik dalam masalah yang dihadapi saat ini. Sebab, pemerintah saat ini dihadapkan pada situasi yang sulit.
BACA JUGA: Jokowi: Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding....
Di satu sisi pemerintah harus menunjukkan ketegasan dan wibawa dalam menegakkan hukum dan peraturan lainnya. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tetap perlu menjaga iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Menurut Bara, rencana PTFI merumahkan karyawannya juga harus diantisipasi. "PTFI dan pemerintah harus mampu melakukan damage control agar langkah-langkah semua pihak produktif untuk penyelesaian masalah," tegas Bara.
Bara juga harus mengakui kontribusi PTFI signifikan khususnya untuk pembangunan Papua. Selama 48 tahun PTFI beroperasi, katanya, merujuk pada data 2013 ternyata anak usaha Freeport-McMoRan itu berkontribusi terhadap 91 persen PDRB Kabupaten Mimika, serta 37,5 persen PDRB Provinsi Papua dan 0,8 persen PDB Indonesia.
PTFI selama menyumbang penerimaan cukup besar baik dari royalti, pajak, maupunn bea keluar senilai USD 16,5 miliar atau sekitar Rp 219,45 triliun (kurs Rp 13.300/USD) sejak 1991. "Data dari Kementerian Keuangan pada 2016 PTFI menyumbangkan bea ekspor sebesar 1,23 triliun," kata Bara.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak Ada Alasan Pemerintah Takut Ancaman Freeport
Redaktur & Reporter : Boy