Kelola Peti, Agar Pemerinah Agar Bijaksana

Senin, 20 Oktober 2008 – 14:51 WIB

JAKARTA - Komisi VII DPR meminta pihak pemerintah agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menangani fenomena pertambangan tanpa izin (Peti) yang dilakukan oleh masyarakat diberbagai pelosok daerah.

"Pendekatan hukum semata ternyata belum cukup efektif dalam menyelesaikan persoalan penambangan tanpa izin ituAda hal-hal lain seperti faktor ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat juga diperhatikan secara komprehensif," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, H Nizar Dahlan usai rapat kerja dengan Menteri ESDM, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala BIN, di DPR, Jakarta, Senin (20/10).

Dijelaskan Nizar, tindakan aparat hukum berupa penangkapan dan memproses para pelaku penambang liar selama ini ternyata tidak mampu mengurangi kegiatan penambangan liar

BACA JUGA: FPKS Sudah Kembalikan Uang Tanjung Api-api

Malah kecendrungannya semakin bertambah seiring dengan kesulitan ekonomi bangsa.

Dia malah menyarankan, sekiranya ada upaya penegakkan hukum, sebaiknya yang ditangkap itu para cukong yang berada di belakang kegiatan penambangan liar itu.

"Rakyat di pedalaman itu hanya sebatas diperalat oleh para cukong dan berapapun hasil tambang yang diperoleh rakyat ternyata tidak cukup signifikan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan, kesehatan dan pendidikannya," kata Nizar Dahlan dari Partai PBB itu.

Dia menyarankan, langkah yang terbaik perlu diambil pemerintah adalah membentuk tim terpadu guna menangani jutaan rakyat yang secara turun-temurun menggantungkan hidupnya dari kegiatan penambangan liar itu.

"Termasuk menyediakan lembaga keuangan dan badan usaha bagi mereka yang bergerak di sektor pertambangan liar ini
Jangan sebaliknya hanya membiarkan para cukong mensetir kehidupannya," saran Nizar Dahlan.

Jika para penambang liar itu dapat dikoordinir secara sistematis, lanjutnya, setidaknya proses kerusakan lingkungan akibat penambangan liar itu dengan sendirinya bisa diminimalisir secara dini.

"Dengan demikian rakyat bisa dengan tenang dalam berusaha, lingkungan hidup bisa dijaga dan pasti pemerintah dapat manfaat besar dari kegiatan tersebut," tegasnya (Fas/JPNN)

BACA JUGA: Gubernur Jambi Dilaporkan ke KPK

BACA JUGA: Golkar Prioritaskan Perempuan

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Didesak Tangkap Walikota Bima


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler