jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri AH Bimo Suryono menegaskan pihaknya tetap netral dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan digelar pada April 2019.
Bimo juga menepis isu-isu yang menyebut KBBP memihak terhadap salah satu paslon pada Pilpres 2019.
BACA JUGA: Kemendagri Antisipasi Potensi Ancaman Pemilu 2019
“Soal pilihan diserahkan kepada masing-masing individu anggota. Tetapi, sebagai organisasi, KBPP Polri bersikap netral,” ujar Bimo kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (11/3).
BACA JUGA: Tak Netral Saat Pemilu, Kapolres: Anggota Langsung Saya Proses!
BACA JUGA: HNW Anggap KPU Mendelegitimasi Dirinya Sendiri
Bimo menjelaskan, sikap netral KBPP Polri itu termasuk poin yang telah diputuskan dalam Rapimnas KBPP Polri yang digelar baru-baru ini.
Nantinya, jika ada pengurus atau anggota KBPP Polri yang terang-terangan membawa nama organisasi untuk mendukung salah satu paslon, maka bakal diberikan sanksi sosial.
BACA JUGA: Misbakhun Ajak Emak-emak Tapal Kuda Gemakan Jokowi Sekali Lagi
"Sanksi sosial yang dapat membuat malu orang tuanya atau keluarganya," imbuh dia.
Selain sikap netral menghadapi Pilpres dan Pileg 2019, Bimo juga menyatakan bahwa KBPP Polri mendukung setiap langkah institusi Polri dalam penegakan hukum. KBPP Polri juga mendukung TNI-Polri dalam menjaga kedaulatan NKRI.
“Kami mendukung TNI-Polri dalam menjaga dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 agar berjalan aman dan lancar,” tandas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prediksi Bang Ara soal Gerindra Jika Prabowo Kalah Pilpres Lagi
Redaktur & Reporter : Adil