jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim usulan mengeluarkan dua perwira tinggi (pati) Polri dari lembaga antirasuah murni untuk menunjang karier yang bersangkutan.
KPK juga memastikan penanganan setiap perkara di lembaga antikorupsi tidak berdiri atas kemauan orang per orang.
BACA JUGA: KPK Limpahkan Sidang Kasus Mafia Peradilan ke Luar Jakarta, Ada Apa?
"Sebagai pemahaman bersama, penanganan perkara di KPK dilakukan secara tersistem dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan SOP, sehingga proses dalam sistem ini tidak bisa dipengaruhi oleh subjektivitas masing-masing individu atau pegawai," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (10/2).
Menurut Ali, penanganan perkara dibahas secara transparan dan akuntabel oleh tim yang terlibat dan diputuskan bersama sesuai bukti-bukti yang berdasarkan atas asas hukum yang berlaku.
BACA JUGA: Firli Ingin 2 Pati Polri Ini Keluar dari KPK, Tetapi Bukan Karena Kasus Formula E
KPK menyatakan rencana mengeluarkan Direktur Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto serta Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro sebagai usulan promosi ke institusi asal.
KPK sudah mengirimkan surat itu kepada Polri sejak November 2022 lalu.
BACA JUGA: Ketua KPK Kirim Surat Penting ke Mabes Polri, Jenderal Listyo Ungkap Sesuatu
"Usulan promosi ini bagian dari pengembangan karier setiap pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) di KPK, termasuk pegawai dari unsur Polri pada instansi asalnya," kata dia.
Hal ini juga telah KPK lakukan bagi PNYD lainnya, yang telah kembali ke instansi asalnya masing-masing. Seperti kejaksaan, BPK, BPKP, Kemenkeu, dan instansi lainnya.
"Hal tersebut merupakan mekanisme yang wajar dan kami memastikan tidak terkait dengan penanganan perkara di KPK," kata dia.
Ali juga menyatakan melalui usulan promosi ataupun penempatan pegawai di luar KPK ini, bisa menjadi salah satu upaya menyebarluaskan komitmen antikorupsi pada instansi-instansi tujuan.
"Penempatan ini juga kami maknai sebagai penguat simpul koordinasi dan sinergi antarkelembagaan dalam konteks penguatan pemberantasan korupsi, baik melalui strategi penindakan, pencegahan, maupun pendidikan antikorupsi," tandas dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Buka Peluang Panggil Dito Mahendra Lagi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga