jpnn.com - JAKARTA - Komisi VIII DPR bakal memanggil Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait fatwa yang dikeluarkan soal pelarangan muslim menggunakan atribut agama lain, setelah masa reses berakhir 9 Januari 2017.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain mengaku pemangilan MUI itu untuk meminta penjelasan, agar tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat.
BACA JUGA: Pengacara Ini Akui Menyuap karena Tergoda Iming-iming Panitera
"Meminta penjelasan dari MUI terkait beberapa fatwanya yang menurut kami tidak relevan," ujar Malik kepada JawaPos.com, Senin (19/12).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduga adanya fatwa tersebut akan mengganggu kebebasan toleransi antaragama di Indonesia yang selama ini sudah terbangun dengan baik. "Cukup mengganggu sikap toleransi hubungan antara agama," katanya.
BACA JUGA: Menteri Asman: PNS Terlibat Politik Praktis, Pelayanan Publik Terganggu
Oleh sebab itu dia menyarakan kepada MUI sebaiknya bijak dan berpikir sebab dan akibat terkait fatwa yang telah dikeluarkan. Agar tidak menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.
"Fatwa MUI harus dipikirkan efek jangka panjangnya karena sekali lagi Indonesia dikenal sebagai negara toleran," pungkasnya. (cr2/jpg/jpnn)
BACA JUGA: Sekelompok Massa Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Mantan Wako Jayapura
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Akan Cegah Aksi Sweeping Atribut Natal
Redaktur : Tim Redaksi