jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah massa dari Papua mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan dugaan korupsi oknum Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, khususnya terkait penyalahgunaan rumah dinas dan penyelewengan atas tanah negara.
Mereka juga menyerahkan satu tas berisi dokumen kepada KPK untuk bahan mengusut dugaan korupsi itu. Dokumen-dokumen sudah diserahkan kepada bagian Pengaduan Masyarakat KPK.
BACA JUGA: Polri Akan Cegah Aksi Sweeping Atribut Natal
"Kami dari Papua membawa sebuah tas berisi dokumen dalam hal ini terkait dengan dugaan korupsi mantan Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano," kata Koordinator Aksi Johan Wenehen di kantor KPK, Senin (19/12).
Massa dari masyarakat asli Jayapura, itu juga menggelar aksi teatrikal di halaman markas komisi antirasywah.
BACA JUGA: Ingat, Fatwa MUI Tak Melegalkan Umat Islam Melakukan Sweeping Atribut Natal
Tiga perempuan dan laki-laki mengenakan pakaian adat yang mereka sebut Rumbai, menari sambil menyanyikan lagu daerah berjudul Bunimuma dan Asaibori.
Johan berharap bukti-bukti yang sudah diserahkan itu bisa ditelusuri penyidik komisi antirkorupsi.
BACA JUGA: Politikus PKS Mangkir dari Panggilan KPK Tanpa Keterangan
"Kami menyerahkan ke KPK dan kami berharap dari bukti-bukti yang kami laporkan hari ini dapat diteruskan dan ditindaklanjuti KPK," paparnya.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat juga sudah melaporkan fugaan korupsi di Papuan.
Antara lain warha Papua yang tergabung dalam Forum Peduli Kawasan Biak mendatangi KPK di Jakarta, Juni 2016, melaporkan dugaan korupsi terkait penyimpangan dana APBD Mamberamo Raya.
Kali ini tuntutan mereka untuk mendesak KPK, lantaran laporannya belum juga diselidiki.
Sebulan setelahnya giliran masyarakat Sorong, Papua yang menggeruduk KPK demi meminta Agus Rahardjo Cs menangani kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan pada tahun anggaran 2011 senilai Rp 35,402 miliar.
September 2016, Perhimpunan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi yang datang mengenakan pakaian adat Papua, meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi pejabat Pemkot Jayapura.
Terakhir, bulan lalu masyarakat dan Dewan Adat Kabupaten Sarmi, Papua yang melaporkan dugaan korupsi terkait pembangunan rumah pribadi bupati. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Imbauan Kapolda Metro Jaya terkait Fatwa MUI soal Atribut Natal
Redaktur : Tim Redaksi