jpnn.com, BALIKPAPAN - Wakil Ketua MPR Mahyudin menyayangkan langkah pemerintah merilis 200 nama mubalig yang dinilai memenuhi kriteria layak menyampaikan ceramah keagamaan.
Mahyudin mengatakan, langkah kemenag telah menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat lantaran tanpa diawali sosialisasi. "Sebelum dibuat daftar ustad seharusnya ada sosialisasi buat mereka," ujar Mahyudin saat berada di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (19/5).
BACA JUGA: Daftar Mubalig Kemenag Bertentangan dengan Semangat Jokowi
Mahyudin mengakui memang kita membutuhkan mubalig yang diyakini bisa menimbulkan rasa aman untuk bangsa dan negara.
Namun, menurutnya, sebelum dibuat daftar 200 nama mubalig mestinya Kementerian Agama (Kemenag) membicarakan hal demikian dengan mereka. "Supaya tak menimbulkan pro dan kontra," ujarnya.
BACA JUGA: Apa Ada Gunanya Merilis Daftar 200 Mubalig?
Ketika ditanya wartawan mengenai pemberantasan terorisme dengan melibatkan Koopssusgab, Mahyudin mengatakan, "saya berbeda dalam masalah ini. Saya merasa pasukan gabungan belum diperlukan."
Mahyudin mengatakan pasukan gabungan diperlukan bila teroris sudah menyatakan atau melakukan perang terbuka dan Densus 88 Polisi sudah kewalahan. "Saya kira itu baru diperlukan pasukan gabungan," ungkapnya.
BACA JUGA: Daftar Mubalig Kemenag Dikritik Kiai NU Penghuni Parlemen
Dirinya melihat selama ini Densus 88 masih sanggup menangani terorisme. "Buktinya setelah ada kejadian bom, para teroris bisa ditangkapi," paparnya. Dari sinilah dirinya melihat tidak ada unsur kewalahan dari institusi kepolisian.
Bagi Mahyudin yang paling penting adalah diperkuatnya unsur intelijen. "Agar kita tak kecolongan," tegasnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masuk Daftar Kemenag, Dahnil Malah Sebut Nama Abdul Somad
Redaktur & Reporter : Soetomo