KUPANG - -Kelompok Kerja (Pokja) Celah Timor dan Gugusan Pulau Pasir mendesak PM Australia Kevin Rudd segera mengembalikan hak masyarakat Indonesia di Laut Timor yang telah dirampas pemerintah Australia.
Tuntutan ini disampaikan bertetapatan dengan rencana kunjungan Kevin Rudd ke Indonesia pada tanggal 12-14 Juni 2008 untuk melakukan serangkaian pertemuan dan pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua Pokja Celah Timor dan Gugusan Pulau Pasir Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang, Rabu (11/06) mendesak PM Australia Kevin Rudd dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembalikan hak dan kepentingan masyarakat Indonesia di Laut Timor yang telah dirampas oleh Australia
Menurut Ferdi Tanoni, Kevin Rudd adalah satu-satunya PM Australia berkulit putih yang berani mengakui terus terang dan meminta maaf atas perlakuan buruk terhadap penduduk asli Aborigin oleh bangsa kulit putih selama 220 tahun
BACA JUGA: Kejari Kupang Tahan TSK Kasus Dishub Kota
Ferdy menilai, ini merupakan sebuah terobosan penting dalam sejarah Australia dan dunia.Dalam pengakuan dan permintaan maaf di depan Parlemen Australia, Kevin Rudd menyatakan, "Kami meminta maaf atas peraturan, hukum, serta kebijakan yang menyebabkan kesedihan mendalam, penderitaan, dan kehilangan atas sesama rekan Australia".
Atas nama program asimilasi tahun 1910-1970, sekitar 100.000 anak Aborigin diambil paksa dari keluarga dan komunitasnya untuk dibina kaum putih
BACA JUGA: 3.242 Guru di NTT Resmi Disertifikasi
"Hasil penelitian tahun 1997 mengungkapkan, anak-anak itu dan keluarganya menderita guncangan jiwa berat," tambah Ferdi yang pernah bermukim di Sydney Australia selama 10 tahun itu.
Bila Kevin Rudd berani mengakui dan meminta maaf terhadap kesalahan masa lalu Pemerintah Australia (bangsa kulit putih) terhadap suku asli Aborigin, demikian Ferdy, maka sudah sepatutnya pula hak dan kepentingan masyarakat Indonesia di laut Timor yang telah dirampas oleh Australia dikembalikan demi kesejahteraan bersama masyarakat Indonesia, Australia dan Timor Leste.
Menurut Ketua Yayasan Peduli Timor Bara ini, sudah saatnya seluruh perjanjanjian RI-Australia yang pernah dibuat sejak tahun 1971-1997 tentang kerjasama di Laut Timor dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Leste, karena jelas-jelas sangat merugikan interes nasional Indonesia.
"Kevin Rudd harus mengakui pula bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut tidak sepenuhnya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku
Berkaitan dengan itu dan berdasarkan pada Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat Adat yang disahkan pada tanggal 13 September 2007 lalu itu, Ferdi Tanoni mendesak Kevin Rudd dan Susilo Bambang Yudhoyono agar segera menghentikan seluruh operasi pemberangusan nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor yang dilakukan oleh Australia secara tidak manusiawi.
Mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia ini mengungkapkan keheranannya terhadap DPR-RI dan berbagai komponen bangsa Indonesia yang tidak berani mempersoalkan perjanjian RI-Australia di Laut Timor yang sangat merugikan Indonesia tersebut.
Padahal kata pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor ini, perlawanan terhadap Singapura dan Malaysia didengungkan sangat deras yang berawal dari Gedung DPR-RI di Senayan seolah seluruh bangsa Indonesia ini harus mengangkat bedil dan memerangi Singapura dan Malayasia
BACA JUGA: Hanya Setengah Siswa MA yang Lulus UN
"Ada kepentingan apa dibalik semua ini? Mengapa mereka hanya berani berkata keras terhadap Singapura dan Malaysia saja, tetapi tidak kepada Australia? Bukankah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga?" tanya Ferdy lagi.
Dia menambahkan, apa yang disuarakan ini bukan saja berkaitan dengan hak-hak nelayan tradisional Indonesia dan kekayaan minyak dan gas yang melimpah ruah di Laut Timor, akan tetapi lebih dari pada itu adalah mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dari hari ke hari terus dikuras(opi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 4,5 Tahun Berstatus Tersangka
Redaktur : Tim Redaksi