Kemdiknas Akui Sertifikasi Guru Gagal

JAKARTA - Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Badan Pengembangan Sumber Daya pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Unifah Rosyidi mengakui, program sertifikasi belum berhasil meningkatkan kualitas guru di IndonesiaAkibatnya, pemerintah kesulitan melakukan pemetaan kondisi dan kinerja guru.

"Selama ini fungsi sertifikasi tersebut belum tampak

BACA JUGA: Ijazah Pesantren Setara Pendidikan Umum

Sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guru dilakukan pukul rata untuk seluruh kelompokTidak sesuai dengan kebutuhan guru sebenarnya,” ujar Unifiah di Jakarta, Minggu (20/2).

Unifiah menerangkan, program sertifikasi awalnya diperkirakan  mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru

BACA JUGA: Sekolah Diminta Tak Pungut Biaya Pengayaan Unas

Akan tetapi pada  kenyataannya di lapangan tidak seperti sesuai harapanUntuk itu, lanjut Unifiah, perlu ada kelanjutan penilaian guru dari waktu ke waktu untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah

BACA JUGA: BOS Belum Cair, Sekolah Utang ke Koperasi

"Setiap kompetensi guru perlu dilihatKompetensi yang masih lemah harus diperkuat," katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI)  Sulistiyo mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penelitian pengaruh sertifikasi terhadap kualitas guruPada kesimpulan awal, terang Sulistiyo,  dengan program yang digulirkan sejam 2006 tersebut diprediksi dapat memberikan dampak peningkatan kinerja guruTapi, masih ada kelemahan sertifikasiYaitu sering terlambatnya pencairan tujangan profesi pendidik (TPP).

"PGRI berharap pemerintah tidak mudah menuding kinerja guru-guru penerima tujungan sertifikasi tetap tidak meningkat meski sudah menerima tunjungan," katanya.

Dilanjutkan Sulistiyo, kesimpulan awal tersebut didapatkan setelah melakukan survei kepada guru yang telah lulus sertifikasiTotal ada 840 guru dari 84 kabupaten dan kota di 21 provinsi yang di surveiLebih dari setengah guru dinilai mengalami semangat dan upaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pendidik.

TPP yang sering terlambat, ujar Ketua Komite III DPD ini, terjadi di kabupaten yang jauh dari pantauan dinas pendidikan ibu kota provinsiSekitar 97 persen guru yang berhak menerima TPP sebesar satu kali gaji pokok, menyatakan tidak pernah mendapatkan pembayaran tepat waktu.

"PGRI sangat prihatin dengan persoalan pencairan tujangan ituTidak pernah selesaiAda guru yang mengatakan memperoleh tunjangan tersebut setiap tiga bulan sekali, ada juga yang enam bulan sekaliBahkan ada yang menerima setahun sekali," tambahnyaKeluhan lainnya dalam proses pengucuran tunjangan profesi tersebut, kata Sulistiyo adalah, terjadinya pemotongan dalam pemberian tunjangan profesi(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemulangan Mahasiswa ke Mesir Sebelum Ujian