Kemdiknas Alokasikan Rp 100 Miliar Dana Intervensi UN

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mengalokasikan dana sebanyak Rp 100 miliar dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), untuk memperkuat sekolah berdasarkan hasil pemetaan Ujian Nasional (UN)"Alokasi anggaran ini akan dikhususkan bagi program untuk meningkatkan kualitas pendidikan," ungkap Mendiknas Mohammad Nuh kepada wartawan, ketika ditemui usai rapat evaluasi pelaksanaan UN SMA/sederajat 2010 bersama dengan sejumlah kepala dinas pendidikan provinsi, di kantor Kemdiknas, Jakarta, Rabu (5/5).

Mendiknas menerangkan, pihaknya sudah mengalokasikan dana secara khusus untuk memperkuat sekolah-sekolah, dengan memanfaatkan peta UN

BACA JUGA: Larang PT Terima Siswa Gagal UN

"Dari peta ini, kita lakukan perbaikan secara sistematis," kata Mendiknas pula.

Prioritas penggunaan anggaran ini, lanjut M Nuh, adalah untuk sekolah-sekolah yang prestasinya relatif rendahSelain itu katanya, bakal digunakan pula untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, serta pembangunan sarana dan prasarana

BACA JUGA: Kantin Kejujuran Bangkrut

"Nanti kita cek, apa betul sekolah yang (siswanya lulus) nol persen itu karena sarana dan prasarananya kurangKalau (benar) begitu, kita kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk segera melakukan intervensi," jelas Mendiknas.

Sementara itu, terkait pelaksanaan UN ulangan SMA/MA/SMK yang akan dilaksanakan mulai 10-14 Mei 2010, Mendiknas menyampaikan bahwa tak ada perbedaan derajat kesulitan antara soal UN utama dan UN ulangan

BACA JUGA: 1000 Guru di Papua Terima Beasiswa

"Kalau lebih rendah supaya lulus tinggi, itu penghinaan besar-besaran terhadap anak-anak yang mengulang'Ya, mesti saja kamu lulus, wong soalnya lebih gampang.' Itu kan nggak punya pride sama sekali dia," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DI Yogyakarta, Suwarsih Madya, yang juga berada di tempat tersebut, menambahkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi langkah Kemdiknas untuk menggunakan hasil UN sebagai umpan balik dan penentuan langkah intervensi kebijakanNamun katanya pula, dinas akan melakukan brainstorming dengan para kepala sekolah, sebelum dilakukannya upaya intervensi kebijakan"Mudah-mudahan langkah ini seterusnya begitu, sehingga kami punya harapan untuk meningkat," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, untuk menangani siswa SMA yang mengulang UN, pihaknya melalukan pola remedial dan pendekatan perorangan, baik dengan siswa maupun orangtua(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kelulusan di Sekolah Standar Nasional Diserahkan ke Sekolah