jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama penerima bantuan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Selasa (14/8).
Penandatangan perjanjian kerja sama bantuan pembangunan BLK dilakukan oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan Nurrohman, Ketua Unit Pengelola keuangan M. Lutfi, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Ady Nugraha dan Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Dudung Heryadi.
BACA JUGA: Indonesia dan Jerman Perkuat Kerja Sama Pelatihan Vokasi
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan, bantuan pembangunan BLK Komunitas ini merupakan program rintisan di Kemnaker sejak 2017.
Setahun lalu, Kemnaker telah membangun BLK komunitas sebanyak 50 lembaga dan bertambah pada 2018 menjadi 75 lembaga tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
BACA JUGA: Kemenaker Galang Bantuan untuk Korban Gempa Lombok
“Namanya rintisan pasti jumlahnya tidak banyak. Namun, tahun 2019, akan meloncat menjadi 1.000 titik. Program ini disokong langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Kita pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Jokowi dalam hal ini, “ kata Hanif.
Hanif mengatakan, Presiden Jokowi memberikan apresiasi dan menyambut positif program BLK Komunitas.
BACA JUGA: 3 Kunci Utama Jadi Sociopreneur Ala Menaker Hanif Dhakiri
Bahkan antusiasme Presiden Jokowi ditunjukkan dengan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan memerintahkan untuk membangun 2000 titik BLK Komunitas.
“Namun, karena anggarannya terbatas dan harus difokuskan ke beberapa sektor yang dianggap prioritas, maka dari 2000 yang diharapkan, akhirnya disetujui menjadi 1.000 dulu. Dengan meningkatnya jumlah pembangunan BLK Komunitas sebanyak 1.000 pada 2019, artinya akan ada 1.000 pesantren yang memiliki BLK Komunitas, “ kata Hanif.
Hanif menyatakan bantuan pembangunan workshop dan peralatan pelatihan kerja BLK Komunitas ini sangat strategis untuk memacu partisipasi lembaga pemohon dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan daya saing.
Kedua memperluas kesempatan pelatihan kerja bagi masyarakat melalui BLK Komunitas.
“Program ini sangat penting karena kami ingin kaum santri di masa depan semakin kuat, semakin berperan dalam mengatasi kesenjangan, mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia,” kata Hanif.
Bantuan BLK Komunitas ini, kata Hanif, berupa hibah. Gedung workshop akan ada tulisan BLK Komunitas dan simbol atau logo Kemnaker serta akan dibina oleh Kemnaker.
“Karena hibah, maka nanti dikelola sendiri oleh pondok pesantren. Setelah dua tahun akan dilepas dan diserahkan pengelola. Yang penting dalam pengerjaan pembangunan BLK dijalankan sebaik-baiknya sesuai ketentuan. Mohon hati-hati karena anggaran pemerintah akan diaudit, “ ujar Hanif.
Hanif melanjutkan, bantuan Komunitas BLK ini sementara ini ada empat kejuran yakni las, IT, otomotif (motor) dan menjahit. Tahun 2019, karena ada 1000 titik, maka pilihannya akan lebih variatif.
“Silakan pesantren nanti bisa memilih dan menyesuaikan dengan program di Kemnaker dengan kebutuhan di lokal. Jadi, ada gedung, peralatan, satu instruktur dilatih dan kurikulum sudah disiapkan “ kata Hanif.
Hanif berharap bantuan workshop dan peralatan pelatihan kerja tetap difungsikan sebagai BLK setelah dua tahun BLK Komunitas dilepas pembinannya.
“Agar masyarakat sekitar pesantren juga bisa mengakses ketika mereka ingin berwirausaha atau bekerja di industri,” kata Hanif.
Sementara Dirjen Bambang Satrio Lelono mengatakan program BLK Komunitas ini, merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Indonesia dan mengurangi angka penggangguran yang ada.
Beaya pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan kerja BLK Komunitas dibebankan kepada DIPA APBN Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Ditjen Binalattas Kemnaker Tahun 2018.
“Setelah diverifikasi penerima bantuan BLK Komunitas, dari 105 lembaga yang mengajukan permohonan, 75 lembaga memperoleh bantuan pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan kerja komunitas. Rinciannya di Pulau Jawa 60 lembaga, disusul Sumatera (10), Sulawesi (3) dan NTB (2), “ katanya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Butuh 1.785 Mediator
Redaktur : Tim Redaksi