jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI mempertegas penerapan aturan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag, Widodo mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengawasi 218 produk yang diduga melanggar ketentuan SNI.
Dari 218 produk yang diduga melanggar ketentuan SNI, 89 di antaranya dipastikan bakal ditindak tegas. "Terhadap produk yang tidak sesuai ketentuan tersebut telah dilakukan teguran tertulis maupun proses penegakan hukum, seperti perintah penarikan barang, pelimpahan berkas ke kejaksaan, dan penyitaan produk”, kata Widodo dalam siaran persnya, Minggu (9/11).
BACA JUGA: Blusukan Jokowi ke Tiongkok, Bahas Jalur Sutra dan AIIB
Widodo menegaskan SNI mewajibkan setiap produk yang dijual di dalam negeri dibubuhi tanda SNI, nomor registrasi produk (NRP), nomor pendaftaran barang (NPB) dan label berbahasa Indonesia. Namun, dari hasil inspeksi mendadak (sidak) pada 29-31 Oktober 2014 lalu di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan beberapa produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan.
Kemendag, kata Widodo, akan terus melakukan pengawasan produk yang melanggar ketentuan SNI dan menjatuhkan sanksi secara tegas tanpa pandang bulu. Menurutnya, penegakan SNI merupakan upaya Kemendag dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen.
BACA JUGA: Beli Rumah dan Mobil Wajib NPWP
Widodo menegaskan bahwa di era perdagangan global, standar merupakan suatu instrumen yang berperan dalam menentukan mutu produk. Karenanya, SNI disusun dengan mempertimbangkan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup (K3L), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
"Seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memenuhi syarat mutu yang ditetapkan dalam SNI, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Dengan demikian, konsumen hanya akan mengonsumsi atau menggunakan produk yang terjamin mutunya dan aman," bebernya.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Rachmat Gobel Bahas Peluang Kerjasama dengan Enam Negara
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Langkah Pemerintah Tuntaskan Kasus IM2
Redaktur : Tim Redaksi