jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan realisasi anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Tim Inspektorat Jendral (Itjen) Kemendagri dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) melakukan monitoring, evaluasi (monev) dan asisten ke Kalbar pada Rabu (10/08/22).
BACA JUGA: 2 Pejabat Kemendagri ke Daerah, Dorong Percepatan Realisasi Anggaran
Tim Kemendagri terdiri dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, dan Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kemendagri Arsan Latif.
Selain itu, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Muhammad Valiandra, dan Tim teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah kuga tergabung dalam tim tersebut.
BACA JUGA: Jasa Raharja, Korlantas Polri & Kemendagri Resmikan Sekertariat Bersama Pembina Samsat Nasional
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebut hingga 8 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, realisasi belanja di Kalbar pada masing-masing kabupaten/kota masih rendah.
Tertinggi ada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 36,68 persen, disusul dengan Kota Pontianak 33,05 persen, Kabupaten Ketapang 32,39 persen, dan Kabupaten Melawi 31,87 persen.
BACA JUGA: Petinggi Kemendagri Apresiasi Kinerja Samsat Palangkaraya, Terobosannya Mantap
Pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat, persentase realisasi belanjanya sebesar 31,29 persen dan paling rendah Kabupaten Sintang 4,83 persen.
“Menjadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, Ibu Menkeu, dan juga Bapak Mendagri sangat concern (akan hal) ini (untuk) mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi sehingga bisa mendongkrak ekonomi (perekonomian) dan juga bisa mensejahterakan masyarakat,” kata Fatoni dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/8).
Kemendagri mencatat sampai 8 Agustus 2022 pukul 18.00 dari LRA, rata-rata realisasi belanja untuk provinsi sebesar 40,16 persen.
Data realisasi belanja tertinggi diraih oleh Provinsi Jawa Barat dengan angka sebesar 55,90 persen, kemudian Bengkulu 51,50 persen, Jawa Timur 48,82 persen, Lampung 45,67 persen, dan Sulawesi Barat 45,14 persen.
“Kalau kami lihat dari bawah yang terendah, itu ada Maluku Utara yang baru 19,64 persen, kemudian Papua Barat 21,54 persen, Maluku 21,93 persen, Kalimantan Utara 29,97, Sulawesi Tenggara 30,78, Papua 31,23, dan Kalimantan Barat 31,29 persen,” terangnya.
Fatoni menuturkan belanja pemerintah daerah yang macet ibarat penyakit komplikasi karena berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
Sebab, uang tidak beredar dimasyarakat dan mandeknya perbaikan pelayanan.
Sampak lainnya ialah pelaksanaan pembangunan menjadi tidak berjalan, hingga kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat tertunda.
“Hari ini sesuai dengan arahan Bapak Mendagri kami dari Kemendagri turun tim lengkap untuk bisa mendengar, melakukan fasilitasi dan asistensi bagaimana agar percepatan (realisasi anggaran) ini bisa dilaksanakan,” pungkas Fatoni. (mcr9/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Dea Hardianingsih