jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penyerapan APBD menggunakan produk lokal.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah 2022 untuk merealisasikan program itu.
BACA JUGA: Kunjungi Samsat Mimika, Agus Kemendagri Dorong Optimalisasi Pelayanan Digital
Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (2/6).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, Rakornas bertajuk “Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri” tersebut digelar dengan beberapa tujuan. Antara lain sebagai media penyebarluasan informasi kebijakan dan regulasi terkini pengelolaan keuangan daerah.
BACA JUGA: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Beri Penghargaan 10 Kabupaten Terbaik dalam Pengelolaan Aset Desa
“Sebagai penguatan kolaborasi dan sinergi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta mengidentifikasi seluruh hambatan, tantangan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencari solusi,” kata dia.
Fatoni menambahkan rangkaian kegiatan Rakonas itu akan diisi dengan diskusi panel yang melibatkan sejumlah narasumber, serta meluncurkan layanan Keuda Digital.
BACA JUGA: Soal Penjabat Kepala Daerah, Kemendagri Siap Diperiksa Ombudsman
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, dilakukan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) atas kinerja realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta program Taspen.
Adapun pemberian penghargaan akan diberikan kepada 45 daerah dengan realisasi APBD tertinggi pada 2021.
Jumlah itu terdiri dari lima provinsi, lima kabupaten, dan lima kota dengan realisasi pendapatan tertinggi.
Lalu, lima provinsi, lima kabupaten, dan lima kota dengan realisasi belanja tertinggi.
Kemudian, lima provinsi, lima kabupaten, dan lima kota dengan realisasi peningkatan PAD tertinggi.
Dalam kesempatan yang sama juga diberikan penghargaan terhadap tiga daerah program Taspen.
“Kami melaporkan juga bahwa hari ini sekaligus diluncurkan Layanan Digital Ditjen Bina Keuangan Daerah, pelayanan digital terus dilakukan dan dikembangkan dalam rangka memperbaiki kualitas di lingkungan Ditjen Keuangan Daerah, antara lain pelayanan digital meliputi sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD pengelolaan keuangan daerah, kemudian e-BUMD, e-BLUD, e-BMD, SIMANDA, SISPENSI PDRB meliputi evaluasi Ranperda pajak dan restribusi daerah, e-konsultasi, e-pengaduan, e-sertifikat, e-office, dan program unggulan yang setiap minggu dilaksanakan, yaitu webinar Keuda Update dan juga podcast keuangan daerah,” beber Fatoni.
Tak hanya itu, acara yang diselenggarakan secara hybrid itu juga terselenggara berkat dukungan dan kerja sama PT Taspen.
Dalam kesempatan itu, Fatoni mengapresiasi dukungan PT Taspen dan berbagai narasumber yang telah mendukung kegiatan itu, termasuk peserta yang mengikuti kegiatan Rakornas.
“Kegiatan ini dilaksanakan didukung oleh PT Taspen, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan Rakornas pada hari ini, kami juga berterima kasih kepada PT Taspen yang telah mendukung kegiatan hari ini, kepada seluruh narasumber yang hadir kami mengucapkan terima kasih,” ucapnya.
Selain dihadiri para gubernur dan bupati/wali kota penerima penghargaan, acara juga diikuti oleh seluruh kepala BPKAD dan kepala Bappeda seluruh Indonesia yang hadir secara langsung sebanyak 573 orang, dan yang mengikuti secara daring sebanyak 630 orang. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KontraS akan Melapor ke Ombudsman Soal Penunjukan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Bereaksi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga