JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkhawatirkan fenomena politik kekerabatan yang marak di daerahSekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, menyatakan, politik kekerabatan lebih berpeluang menimbulkan dampak negatif dan merusak tata pemerintahan
BACA JUGA: Serangan Rapi dan Ada Komando
Diah menunjuk beberapa contoh politik kekerabatan yang marak di daerah saat Pemilukada
BACA JUGA: Pemerintah Akan Gugat Yayasan New7Wonders
"Apa itu pas? Enggak benar itu,” kata Diah kepada wartawan di kantornya, Rabu (9/2) soreDiah tak menampik jika setiap orang memiliki hak politik untuk dicalonkan
BACA JUGA: Mendagri Kesulitan Bubarkan Ormas Pelanggar Aturan
Namun menurutnya, semua tetap harus disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitasPasalnya, jangan sampai hanya karena mengutamakan keluarga dan kerabat dekat, namun berimbas buruk pada tata kelola pemerintah daerah.”Bagaimana sistem pemerintahan kita yang sudah tertata dengan baik bisa menjadi lebih baik kalau dengan mudahnya politik kekerabatan masuk,” ulasnya.
Diah pun mengaku pernah disebut-sebut sebagai calon Gubernur Jawa TengahNamun ia memilih tak latah untuk mencalonkan diriSalah satu alasannya, karena suaminya juga seorang anggota DPRD Jawa Tengah"Makanya saya tak mau ketika diisukan nyalon gubernur JatengAda suami saya anggota DPRD di sana (Jateng)Dikiranya nanti ada apa-apa," tandasnya Diah.
Terpisah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djoehermansyah Djohan mengatakan bahwa politik dinasti sah-sah saja sepanjang calon kepala daerah yang maju memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baikNamun menurut Djohermansyah, untuk mengisi jabatan publik dan politik jauh lebih baik dilakukan dengan cara meritokrasi atau merekrut orang sesuai kemampuan dan kompetensi
Sementara politik dinasti, kata Djohermansyah, hanya mengutamakan kekerabatan”Sebab mereka akan cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan pihak dinasti keluarganya,” ucap Djohermansyah
Lebih lanjut mantan Deputi Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) itu mencontohkan bentuk politik dinasti di daerah”Misalnya kepala daerahnya itu bapaknya, wakilnya itu sepupunya, kemudian ketua DPRDnya itu juga masih satu keluarga," ucapnya tanpa menyebut nama daerahnya.
Karenanya, pemerintah akan membuat regulasi untuk mempersempit munculnya politik dinasti dalam RUU Pilkada"Termasuk mencantumkan syarat pengalaman bidang pemerintahan dan kompetensiIni diadopsi dari UU Nomor 5 tahun 1974 ( UU tentang Pemda yang lama)," kata Djohermansyah.
Sebelumnya, berdasar hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2010, terdapat 9 kepala daerah terpilih yang masih kerabat dekat dengan kepala daerah sebelumnyaPara kepala daerah itu antara lain Bupati Kendal Widya Kandi Susansi, yang tak lain adalah istri mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro yang dicopot karena kasus korupsi.
Selain itu ada nama Rita Widyasari yang terpilih sebagai Bupati Kutai KertanegaraRita adalah anak kandung mantan Bupati Kukar yang juga lengser karena terbukti korupsi, Syaukani HR.
Selanjutnya ada nama Rycko Mendoza, putra Gubernur Lampung Sjachruddin ZP yang terpilih sebagai Bupati Lampung SelatanMasih di Lampung, ada anak Bupati Tulang Bawang, Aries Sandi Dharma yang terpilih sebagai Bupati di Pesawaran.
Di Tabanan, Bali, ada Ni Putu Eka wiryastuti yang juga anak Bupati sebelumnyaSedangkan di Kediri ada Haryanti Sutrisno, yang tak lain adalah istri Bupati juga.
Di Cilegon, Banten, ada Imam Aryadi yang juga Putra WalikotaSedangkan di Bantul, Yogyakarta, Sri Suryawidati yang juga istri Bupati sebelumnya, Idham Samawi, terpilih sebagai BupatiTerakhir di Indramayu, ada nama Anna Sophanah yang juga terpilih sebagai BupatiSuami Anna, sebelumnya juga Bupati.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Yakin Ada Kompromi soal RUU BPJS
Redaktur : Tim Redaksi