jpnn.com, JAKARTA - Perbedaan pendapat antara DPRD DKI dengan perusahaan microcell terus memanas. Kini DPRD telah resmi membentuk pansus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terkait sewa menyewa oleh perusahaan-perusaan tersebut.
Sementara, perusahaan pemilik tiang microcell tetap merasa tak punya kewajiban membayar sewa lahan kepada Pemprov DKI. Pasalnya, mereka sudah dikenakan retribusi daerah.
BACA JUGA: Pemda Jangan Mengurangi Anggaran Adminduk
Pandangan tersebut diperkuat surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tertanggal 21 Maret 2018.
Surat nomor 974/1422/KEUDA itu merupakan menjawab permohonan dari direktur utama Bali Towerindo Sentra Tbk perihal konsultasi investasi dan kepastian produk hukum daerah di DKI Jakarta.
BACA JUGA: DPRD Nasdem Jangan Cawe-cawe Soal Pergantian Pejabat di DKI
Dalam surat itu, pihak Dirjen Bina Keuangan menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait retribusi daerah dan objek pemanfaatan barang milik daerah.
Kesimpulannya, Dirjen Bina Keuangan memastikan bahwa tiang microcell tak dapat dijadikan objek pemanfaatan barang milik daerah.
BACA JUGA: Kinerja DPRD Menyedihkan, Haji Lulung Salahkan Kemendagri
Artinya tiang microcell tak dapat ditarik sewa menyewa aset. Sebab telah menjadi objek retribusi daerah dengan besaran Rp 1 juta per titik tiang.
Dasar pendapat dari Dirjen Bina Keuangan adalah Pasal 128 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Serta pasal 80 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Kepala Badan Aset Pemprov DKI, Achmad Firdaus, membenarkan terkait sudah masuknya surat itu. “Iya, itu suratnya benar,” kata Firdaus saat dikonfirmasi, Kamis (10/5). (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bapemperda Memble, Kinerja DPRD DKI Menyedihkan
Redaktur & Reporter : Adil