Kemendagri Prioritaskan Pembersihan Data NIK

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempercepat pelaksanaan proyek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)Tahun ini, kementerian pimpinan Gamawan Fauzi itu memprioritaskan pendataan ulang untuk membersihkan data kependudukan dari persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Plt Dirjen Administrasi Kependukan Kemendagri Irman mengatakan, permasalahan seputar NIK meliputi NIK ganda dan NIK tidak sesuai data pemilik KTP

BACA JUGA: Komnas Zoonosis akan Dibentuk

Selain itu, data kependudukan acapkali tidak dimutakhirkan"(Pembenahan) itu akan kami mulai dari tingkat paling bawah

BACA JUGA: Bersaing di Adipura Asia Timur

Yakni RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga)," kata Irman di gedung Kemendagri kemarin (2/3).

Upaya pembersihan NIK ganda dan pendataan ulang data kependudukan itu akan dilakukan selama setahun penuhSetelah bersih dari persoalan data ganda, data kependudukan dari seluruh daerah akan disambungkan dengan pusat

BACA JUGA: Sri Mulyani Minta BUMN Tetap Simpan Dana di Bank Century

"Kami online-kan dari daerah ke pusat, sehingga data kependudukan nasional jadi bersih dari data-data yang tidak valid," katanya.

Irman menargetkan akhir 2011 semua penduduk Indonesia sudah ber-NIK tunggalSementara, KTP elektronik ditargetkan rampung pada akhir 2012Kata Irman, pengadaan KTP Elektronik ditanggung sepenuhnya oleh APBNJadi, masyarakat tidak perlu keluar duit"Kalau setelah tahun pengadaan ada yang membuat KTP Elektronik lagi, itu juga tetap gratisDananya akan ditanggung oleh APBD," katanya.

Menurut Irman, anggaran SIAK akan ditekan semaksimal mungkinBerdasarkan kajian tim yang dia pimpin, anggaran SIAK bisa ditekan hingga Rp 300 miliar lebihOngkos SIAK yang sebelumnya 6, 616 triliun diperas hingga Rp 6,3 triliun"Ini hasil dari kajian tim kecil setelah kami menghadap Wakil Presiden," kata IrmanSebelumnya, Irman bersama tim kecil lintaskementerian mengkaji dan menelaah kembali persiapan SIAK atas amanat dari Wakil Presiden Boediono.

Kalau dilihat besaran dananya, biaya SIAK sangat besarNamun, menurut Irman, jumlah itu sesuai dengan kebutuhan besar di lapanganDia membandingkan dengan proyek serupa di Malaysia dengan jumlah penduduk 24 jutaNegeri jiran itu butuh ongkos sebesar Rp 3,5 triliun"Ini investasi jangka panjangKebutuhan besar di awal, tapi ini akan bisa digunakan jangka panjang," katanya.

Dengan SIAK, persoalan data kependudukan bisa diatasiSelain menunjang pemilu, data yang akurat dan valid bisa membantu perencanaan pembangunanProgram-program pemerintah diharapkan tak lagi salah sasaran"Sebelum melaksanakan pembangun, pemerintah akan melihat dulu kebutuhan masyarakat melalui data-data di SIAKMisalnya, mata pencaharian kebanyakan penduduk, kelompok usia, dan tingkat ekonomi masyarakat," katanya(aga/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Brebes Ditahan KPK