jpnn.com, SURABAYA - Badan usaha milik desa (BUMDes) kini menjadi fasilitator bantuan pangan nontunai bagi masyarakat pedesaan.
Bantuan tersebut akan memastikan masyarakat desa mendapatkan harga sembako yang terbaik.
BACA JUGA: KemenBUMN Teken MoU dengan 3 Menteri terkait Penyaluran BPN
Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Maks Yoltwu mengatakan, bantuan pangan tersebut disalurkan melalui sistem teknologi informasi yang berbentuk aplikasi.
Aplikasi itu dikembangkan oleh holding BUMDes, yaitu PT Mitra BUMDes Nusantara.
BACA JUGA: 68,38 Persen Desa di Indonesia Berstatus Tertinggal
”Belanja nontunai itu secara tidak langsung mengurangi gejolak harga yang kerap terjadi di desa, terutama di daerah tertinggal. Kami juga menggandeng perbankan dalam hal ini,” jelas Maks, Selasa (5/12).
Menurut dia, bantuan yang diberikan bisa berupa bahan bakar minyak, gas, beras, dan program keluarga harapan.
BACA JUGA: Perubahan Pembangunan Desa Terobosan Positif Jokowi-JK
”Tidak akan ada lagi spekulan harga karena masyarakat sudah mendapatkan akses untuk membeli sembako dengan harga terbaik,” tegas Maks.
Selain mengembangkan aplikasi bantuan pangan nontunai, Kemendes PDTT mengadakan Forum Bisnis dan Investasi Daerah Perbatasan 2017 di Surabaya, Selasa (5/12).
Sejumlah investor dan pemerintah daerah hadir dalam forum tersebut.
Mereka bertukar informasi mengenai potensi sumber daya alam desa yang bisa dikembangkan, terutama daerah perbatasan.
Maks mengungkapkan, banyak sektor yang bisa dikembangkan dari daerah-daerah terpencil.
Mulai perikanan, pertanian, perkebunan, budi daya, hingga pariwisata.
”Kami melihat bahwa wilayah perbatasan memiliki potensi yang luar biasa produktif yang memerlukan investasi besar,” jelasnya.
Hingga kini, sudah ada beberapa investor yang mengembangkan daerah-daerah perbatasan.
Mulai industri perikanan, pakan ternak, pengembangan jagung, ubi kayu, hingga tapioka.
”Sekarang juga sudah ada pengembangan budi daya rumput laut yang sudah diambil alih BUMDes,” kata Maks.
Dia menambahkan, bakal ada insentif bagi perusahaan yang mau berinvestasi di desa perbatasan.
Bentuk insentif tersebut beragam, sesuai kesepakatan dengan pemerintah daerah. Mulai pajak hingga retribusi.
”Target kami, dua ribu desa bisa mandiri,” tandasnya. (pus/c11/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendes Buka Lowongan 40 Ribu Pendamping Desa
Redaktur & Reporter : Ragil