jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya mengatasi krisis pembelajaran (learning loss).
Kurikulum ini menjadi salah satu opsi pemulihan pembelajaran akibat pandemi.
BACA JUGA: Kurikulum Merdeka Menyatukan Mapel IPA & IPS, Informatika jadi Wajib, Ini Penjelasannya
Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo mengungkapkan kriteria bagi sekolah yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka.
Kriterianya ada satu, yaitu berminat menerapkan Kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran.
BACA JUGA: Sebelum Menerapkan Kurikulum Merdeka, Ini yang Harus Diperhatikan Sekolah
"Kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka harus mempelajari materi yang disiapkan Kemendikbudristek tentang konsep Kurikulum Merdeka," terang Anindito Aditomo, Selasa (22/2).
Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat.
BACA JUGA: Begini Cara Menerapkan Kurikulum Merdeka, Sangat Mudah
Jadi, kata Anindito, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi.
Kemendikbudristek percaya bahwa kesediaan kepala sekolah atau madrasah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan.
"Kurikulum Merdeka bisa diterapkan pada semua sekolah atau madrasah. Tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan di daerah perkotaan," tegasnya.
Namun, dia menyadari tingkat kesiapan sekolah atau madrasah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu.
Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum, berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar.
Anindito menegaskan tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini.
Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan.
Anindito juga membantah anggapan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum.
Menurut dia, sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum harus memahami perbedaan antara kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan.
Sementara, kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai perubahan karakteristik peserta didik serta perkembangan isu kontemporer.
Kerangka kurikulum nasional harus memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan, sehingga bisa dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah.
"Pada intinya, kerangka kurikulum nasional seharusnya relatif ajeg, tidak cepat berubah, tetapi memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah," ucapnya.
Hal itulah kata Anindito yang Kemendikbudristek lakukan dengan merancang Kurikulum Merdeka.
Faktanya, laju perubahan kurikulum nasional kita sebenarnya tidak terlalu cepat, bahkan melambat.
Jika diperhatikan, sejak ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, laju perubahan kurikulum melambat dari KBK di 2004, KTSP di 2006, dan yang terakhir adalah Kurikulum 2013 (K-13) di 2013.
Anindito mengatakan Kurikulum Merdeka baru akan menjadi kurikulum nasional pada 2024.
Pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum yang sebelumnya (K-13) diterapkan selama 11 tahun dan melewati setidaknya empat menteri pendidikan.
"Maka, fakta ini mematahkan pemeo ganti menteri, ganti kurikulum," pungkas Anindito Aditomo. (esy/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesya Mohamad