jpnn.com - JAKARTA - Selama hari pertama pelaksanaan ujian nasional (unas) kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah membuka pusat pengaduan masyarakat. Menurut Irjen Kemendikbud Haryono Umar, ada beragam laporan tentang pelaksanaan unas yang berasal dari masyarakat. Di antaranya adalah laporan peredaran lembar soal ujian.
Haryono mengatakan lembar naskah ujian itu telah disampaikan ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud untuk dievaluasi. "Informasi sementara lembar soal yang beredar itu palsu. Barcode-nya juga tidak terbaca ketika kami scan,” papar dia.
BACA JUGA: 2 Butir Soal Unas Puji Jokowi
Kasus lainnya adalah ada lembar jawaban komputer (LJK) yang terpisah dengan lembar soal ujian. Kejadian ini dikeluhkan masyarakat, karena bisa merugikan siswa peserta ujian. Pasalanya jika nanti saat pemindaian terjadi ketidakcocokan barcode LJK dengan lembar soal, maka LJK tidak bisa dipindai.
Sedangkan Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, panitia unas tahun ini telah memodifikasi segel lembar soal ujian. Saat berkunjung ke SMAN 112 Jakarta kemarin pagi, Nuh menunjukkan model baru segel lembar ujian itu. Pada unas sebelumnya, segel hanya menggunakan perekat di tutup amplop soal ujian saja.
BACA JUGA: Kemendikbud Kembangkan SMK di Lapas
Tetapi, tahun ini segel dalam bentuk plastik yang membungkus penuh amplol soal ujian. "Jika pembungkus plastik ini dibuka paksa, otomatis soal ujian akan rusak. Karena pengamannya rusak," papar dia.
Nuh menegaskan, segala bentuk modifikasi pelaksanaan unas ini bukan wujud ketidakpercayaan mereka terhadap siswa. Tetapi merupakan cara supaya siswa fokus mengerjakan soal yang dihadapi masing-masing.
BACA JUGA: Hamil Tua, Tiga Siswi Mundur dari UN
Laporan lainnya adalah penundaan pelaksanaan unas di SMAN 1 Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Sebanyak 105 siswa jurusan IPA di sekolah itu batal melaksanakan ujian bahasa Indonesia hari ini. Penyebabnya adalah amplos soal ujian yang tertulis bahasa Indonesia, ternyata di dalamnya berisi soal ujian matematika. Akhirnya diputuskan bahwa seluruh siswa IPA di sekolah itu melaksanakan unas mapel bahasa Indonesia pada ujian susulan 25 April mendatang.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Ronny F. Sompie mengatakan bahwa untuk hari pertama Unas tingkat SMA dan sederajat kemarin, pihaknya belum menerima laporan dari jajarannya mengenai pelanggaran Unas. "Kami belum mendapatkan informasinya dari seluruh Polda dan Polres kecuali kami hanya mengikuti pemberitaan media saja," kata Ronny saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Dia menuturkan, untuk mengamankan jalannya Unas, Polri telah menyiagakan anggotanya di seluruh SMA. Sementara untuk jumlah personil yang disiagakan di setiap sekolah tidak akan sama. "Tergantung dengan kebutuhan sekolah dan kemampuan di setiap polsek dan polres," ujar Ronny.
Penempatan aparat polisi di setiap SMA tersebut, menurutnya bukan langkah yang berlebihan. Dia menegaskan bahwa keberadaan poisi di lingkungan seragam putih biru tersebut tidak akan mengganggu para siswa peserta Unas dan para guru. "Tidak akan mengganggu karena angota kami di sana tidak berseragam dan hanya berpakaian preman sesuai arahan Kapolri," ucap dia.
Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan akan memberikan dampak psikologis calon pelaku pelanggaran Unas untuk menjalankan niatnya untuk mengacaukan perhelatan tahunan tersebut. "Kita berupaya ada efek cegah pemanfaatan kesempatan oleh siapa saja tidak hanya oleh para guru, kelompok atau perorangan yang ingin membohongi murid maupun orang tua murid secara psikologis," terangnya.
Saat disinggung mengenai temuan salah satu soal di lembar ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia yang bernuansa kampanye terselubung dari calon presiden dari PDIP Joko Widodo alias Jokowi, Ronny mengatakan bahwa hal tersebut biar diurus oleh Kemendikbud. Menurutnya, Polri tidak berkompeten untuk memberikan penilaian soal itu.
"Biar Kemendikbud yang berkompeten. Kalau memang ada soal-soal yang dianggap menyimpang, kami serahkan ke Kemendikbud," tuturnya. (wan/dod)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Biayai Pelaksanaan UN, Sekolah Terpaksa Utang
Redaktur : Tim Redaksi